Suara.com - Wacana penundaan pemilu 2024 serta presiden 3 periode menjadi sebuah polemik yang memicu perdebatan publik. Berbagai wacana diutarakan oleh banyak pihak mengenai wacana tersebut dari pernyataan pro maupun kontra.
Sehingga, wacana tersebut hingga kini menjadi sebuah kontroversi yang membuat publik gempar lantaran banyaknya pernyataan yang beredar.
Perdebatan publik yang semakin panas terhadap kedua wacana tersebut mendorong presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk akhirnya buka suara.
Jokowi tidak jarang memberikan pernyataan bahwa dirinya sebagai salah satu pihak yang tidak menyetujui wacana tersebut direalisasikan.
Lantas, seperti apa pernyataan yang pernah dilayangkan oleh Jokowi menyoal wacana yang semakin membuat publik berdebat panas tersebut? Simak deretan 5 pernyataan Jokowi soal wacana penundaan pemilu 2024 dan presiden 3 periode tersebut.
1. Sebut tidak berminat menjabat tiga periode
Mengenai wacana presiden tiga periode, Jokowi mengaku tidak ingin menjabat lagi di periode selanjutnya.
Pernyataan Jokowi tersebut juga kembali ditegaskan oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, "saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Fadjroel.
Baca Juga: Daftar 14 Jabatan yang Diemban Luhut di Era Jokowi, Terbaru Ditunjuk Jadi Ketua Dewan SDA
2. Larang menteri untuk berbicara wacana penundaan pemilu
Jokowi juga turut melarang jajaran menterinya untuk buka suara mengenai wacana penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegur Jokowi di hadapan menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, Jokowi juga menilai masalah penundaan pemilu bukan merupakan masalah yang urgen ketimbang masalah lainnya seperti krisis minyak goreng. Sehingga mendorong para menterinya untuk memiliki sense of crisis dan prioritas yang bijak.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," lanjut Jokowi.
3. Sebut wacana tersebut sebagai upaya untuk menjerumuskan dirinya
Berita Terkait
-
Soal Rencana Demo 11 April, PDIP: Ada Baiknya Jokowi dan Mahasiswa Duduk Ngopi Bareng
-
Antisipasi Penumpang Gelap Demo Jokowi, BEM SI Bentuk Tim Keamanan Screening Penyusup
-
Apa Saja 6 Tuntutan BEM SI pada Aksi Demo Lanjutan 11 April Mendatang?
-
Daftar 14 Jabatan yang Diemban Luhut di Era Jokowi, Terbaru Ditunjuk Jadi Ketua Dewan SDA
-
Faisal Basri: Kami Sayang Pak Jokowi, Jadi Cukup Sampai 2024 Saja
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Terima Rp5,5 Miliar dari Perusahaan Keluarga
-
Spanyol Buka Suara: Amerika Serikat Tak Beri Peringatan Sekutu Sebelum Serang Iran
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran