Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sempat disorot publik saat mengaku punya Big Data. Namun, baru-baru ini terdengar kabar jika hal tersebut tidak benar.
Berikut deretan klaim Luhut terkait penundaan Pemilu 2024 hingga menolak menyampaikan Big Data pada mahasiswa saat unjuk rasa.
Punya 110 Data Warganet Terkait Penundaan Pemilu
Luhut pernah menyinggung adanya Big Data terkait Pemilihan Umum 2024 mendatang. Ia mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial.
Big Data itu disebutnya telah memiliki 110 juta rekaman data warganet yang melaksanakan pemilu ditunda.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut, Selasa (15/3/2022).
Penundaan Pemilu Bisa Menenangkan Situasi Politik
Selain itu, banyak orang yang menyatakan jika kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Nah, pemilu justru bisa mengubah situasi politik menjadi sebaliknya sebab ada pusat dukungan ke calon-calon tertentu.
"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ucap Luhut.
Pernyataannya Terkait Big Data Tidak Mengada-Ada
Luhut juga mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal Big Data 110 juta warganet yang meminta agar Pemilu 2024 bisa ditunda.
Ia menyanggah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut atau yang menyebut jika keberadaan Big Data itu tidak benar.
"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.
Meski begitu, Luhut mengakui tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk membahas hal tersebut.
Luhut Menolak Membuka Big Data ke Mahasiswa
Beberapa waktu lalu, Luhut diketahui secara terang-terangan menolak membuka Big Data terkait penundaan pemilu saat menghampiri demo aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, pada Selasa (12/04/2022).
Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunjukkan Big Data yang disebutnya berisi data 110 juta warganet yang memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024 di media sosial. Ia merasa memiliki hak untuk menolak.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut.
Terkait hal yang disampaikan Luhut ini, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai jika ia salah dan berbohong dengan mengklaim punya Big Data. Menurutnya, masyarakat jangan langsung terpengaruh dengan klaim Luhut.
Berita Terkait
-
Ulasan Buku Kamu Tidak Salah, Ketika Empati Menjadi Kunci Penyembuhan
-
Arne Slot Lega Cedera Mohamed Salah Tak Parah, tapi Absen Lawan Manchester United
-
Cedera Ringan, Mohamed Salah Dipastikan Bisa Tampil Lagi Sebelum Tinggalkan Liverpool
-
Mohamed Salah Segera Umumkan Klub Baru dalam Beberapa Hari ke Depan
-
Gurita Bisnis Ekstraktif di Lingkaran Kabinet Merah Putih, Siapa Saja Pemainnya?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
UMKM RI Terjebak 'Simalakama': Pintar Produksi Tapi Gagal Jual Gara-gara Gempuran Barang Impor!
-
Kontroversi Perayaan Ulang Tahun Menteri Israel, Pakai Kue Bentuk Tali Hukuman Gantung
-
Habib Rizieq Tuding 'Jenderal Baliho' Pengaruhi Prabowo Soal Yaman, Dudung: Tidak Usah Didengerin!
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM