Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sempat disorot publik saat mengaku punya Big Data. Namun, baru-baru ini terdengar kabar jika hal tersebut tidak benar.
Berikut deretan klaim Luhut terkait penundaan Pemilu 2024 hingga menolak menyampaikan Big Data pada mahasiswa saat unjuk rasa.
Punya 110 Data Warganet Terkait Penundaan Pemilu
Luhut pernah menyinggung adanya Big Data terkait Pemilihan Umum 2024 mendatang. Ia mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial.
Big Data itu disebutnya telah memiliki 110 juta rekaman data warganet yang melaksanakan pemilu ditunda.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut, Selasa (15/3/2022).
Penundaan Pemilu Bisa Menenangkan Situasi Politik
Selain itu, banyak orang yang menyatakan jika kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Nah, pemilu justru bisa mengubah situasi politik menjadi sebaliknya sebab ada pusat dukungan ke calon-calon tertentu.
"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ucap Luhut.
Pernyataannya Terkait Big Data Tidak Mengada-Ada
Luhut juga mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal Big Data 110 juta warganet yang meminta agar Pemilu 2024 bisa ditunda.
Ia menyanggah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut atau yang menyebut jika keberadaan Big Data itu tidak benar.
"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.
Meski begitu, Luhut mengakui tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk membahas hal tersebut.
Luhut Menolak Membuka Big Data ke Mahasiswa
Beberapa waktu lalu, Luhut diketahui secara terang-terangan menolak membuka Big Data terkait penundaan pemilu saat menghampiri demo aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, pada Selasa (12/04/2022).
Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunjukkan Big Data yang disebutnya berisi data 110 juta warganet yang memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024 di media sosial. Ia merasa memiliki hak untuk menolak.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut.
Terkait hal yang disampaikan Luhut ini, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai jika ia salah dan berbohong dengan mengklaim punya Big Data. Menurutnya, masyarakat jangan langsung terpengaruh dengan klaim Luhut.
Berita Terkait
-
Sinyal Perpisahan Mohamed Salah? Pertemuan Rahasia di London Bikin Liverpool Siaga
-
Arne Slot Wajib Tahu! Mohamed Salah Pecahkan Rekor Premier League, Lampaui Wayne Rooney
-
Firasat Eks MU Soal Masa Depan Mohamed Salah Usai Damai dengan Arne Slot
-
Mo Salah Cetak Rekor Fantastis Usai Bawa Liverpool Menang, Arne Slot Berubah Drastis
-
Prediksi Michael Owen Soal Masa Depan Mohamed Salah Usai Cetak Assist Lawan Brighton
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
350 Kios Hangus, Pengelola Pasar Kramat Jati Siapkan Relokasi Sementara Lewat Sistem Undian
-
Waspada Banjir Rob, Pesisir Jakarta Terancam Sepekan ke Depan
-
Roy Suryo Tunjukkan Kejanggalan 'Mecothot' Ijazah Jokowi: 99,9 Persen Palsu!
-
Saat Bendera Putih Berkibar di Aceh, Peneliti UGM Kritik Pemerintah Tak Belajar Hadapi Bencana
-
Roy Suryo Bawa Ijazah UGM Asli ke Polda Metro, Klaim Punya Jokowi Tidak Presisi
-
350 Kios Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp10 Miliar
-
Selang Urine Tertinggal di Ginjal Pasien, Dokter RS Borromeus Divonis Langgar Disiplin
-
7 Siswa Korban Insiden Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru Kembali Sekolah, Polisi Beri Trauma Healing
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
-
Pramono Pastikan Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Tak Direlokasi Usai Kebakaran