Suara.com - Selama dua dekade Ferdinand Marcos memerintah Filipina – sebagian besar di bawah darurat militer – gaji resmi kepresidenannya hampir mencapai A$10.000 (sekitar Rp100 juta) per tahun.
Istrinya Imelda, mantan ratu kecantikan, mendapat gaji lebih rendah sebagai menteri di pemerintahannya.
Namun, pada saat Ferdinand Marcos digulingkan pada tahun 1986 oleh massa yang marah, "diktator suami-istri" ini, demikian sebutan mereka, telah menimbun kekayaan yang mengejutkan.
Koleksi sepatu Imelda Marcos yang terkenal — diperkirakan hampir 3.000 pasang — tetap menjadi simbol paling terkenal dari kemewahan yang keterlaluan dari pasangan itu.
Dia menyukai merek-merek mewah Eropa seperti Christian Dior dan Gucci, tetapi juga memiliki pesanan tetap 10 pasang sepatu buatan lokal setiap minggu.
Tapi sepatunya, bagaimana pun, tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliaran dolar yang disimpan mereka di rekening bank rahasia di seluruh dunia atau dihabiskan untuk properti, perhiasan, karya seni, dan saham kelas atas.
Hanya setelah rezim Marcos jatuh, orang Filipina baru benar-benar paham besarnya hasil jarahan mereka.
Keluarga Marcos telah melakukan salah satu pencurian pemerintah terbesar yang pernah ada, melucuti hingga A$13,5 miliar dari kas negara untuk mendanai gaya hidup mewah mereka.
Tampaknya tidak ada pemerintah atau industri yang luput dari keserakahan mereka.
Baca Juga: Filipina di Bawah Cengkraman Kekuasaan Dinasti Politik
Diktator dan kroni-kroninya diketahui telah menjarah segala sesuatu mulai dari bantuan luar negeri hingga pinjaman Bank Dunia, memaksa pengambilalihan langsung perusahaan-perusahaan besar dan meminta suap untuk kontrak pemerintah yang menguntungkan.
Lebih dari tiga dekade setelah mereka dipaksa mengasingkan diri ke Hawaii - di mana Ferdinand Marcos meninggal pada tahun 1989 - sebagian besar kekayaan tersembunyi ini masih tidak ditemukan atau masih menjadi subjek proses pengadilan yang berlarut-larut selama bertahun-tahun.
Sekarang, saat putra mereka Ferdinand "Bongbong" Marcos diperkirakan akan menjadi presiden Filipina berikutnya pada pemilihan umum bulan depan, harapan yang tersisa untuk memulihkan kekayaan yang diperoleh secara ilegal dari keluarga ini tampak semakin tipis.
"Keluarga telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka berhak atas kekayaan palsu mereka," kata Ruben Carranza, mantan kepala komisi khusus pemerintah yang dibentuk untuk memulihkan dana tersebut, kepada ABC.
"Dia mencalonkan diri untuk menebus nama besar keluarganya.
"Tapi dia juga untuk memastikan impunitas keluarga terjaga."
Berita Terkait
-
Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan, Bongbong Marcos: Mereka Harus Mengakui...
-
Presiden Marcos Bantah Terlibat Pemakzulan Wapres Sara Duterte
-
Akankah Sara Duterte Lengser? Senat Filipina Akan Putuskan Nasib Wapres
-
Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Dimakzulkan atas Dugaan Korupsi dan Ancaman Terhadap Presiden
-
Marcos Halangi Pemakzulan Wapres Duterte: "Buang-buang Waktu!"
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu