Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal kembali melakukan pertemuan dengan DPR untuk berkonsultasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada pekan ini. Rencananya, KPU bakal membahas terkait tahapan serta anggaran Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, pertemuan dengan DPR tersebut bakal dilakukan hingga akhir pekan ini.
"Insyaallah, 13 sampai 15 (Mei). Jumat sampai Ahad besok," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).
Berbicara soal anggaran, Hasyim mengatakan, pihaknya telah menghitung, jika Pemilu 2024 akan membutuhkan dana hingga Rp 76 triliun. Dengan begitu, ia berharap agar pembahasan anggaran dilakukan secara detail.
Selain itu, Hasyim juga mengungkapkan, konseling tersebut juga bakal membahas perihal durasi kampanye.
Pada konseling nanti, KPU akan menyampaikan sejumlah opsi durasi masa kampanye kepada DPR nantinya.
"Ada beberapa opsi mana yang paling memungkinkan ya. Bukan yang paling baik tapi paling memungkinkan. The most possible itu yang kita pilih," katanya.
"Semoga saja dan nanti RDP bahas tahapan semoga cukup sekali saja."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak jajarannya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai pada Juni 2022.
Jokowi menyebut, kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian anggaran KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.
"Saya minta semua kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota mendukung tugas KPU dan bawaslu termasuk dukungan anggaran baik APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses dan lancar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Berita Terkait
-
KPU Butuh Rp8 Triliun untuk Mulai Tahapan Pemilu 2024, Salah Satunya untuk Pendaftaran Parpol
-
Informasi Pemilu 2024 Harus Dibuka Lebar, Agar Berlangsung Sehat dan Demokratis
-
Petani Protes Anggaran Pemilu 2024 Sentuh Rp110 Triliun; Saat Harga Wortel dan Tomat Anjlok, Negara Kemana?
-
Pemerintah Diminta Tidak Setengah Hati Siapkan Anggaran Pemilu 2024, Walau Efisiensi Perlu
-
Hemat Anggaran, KPU Diminta Persingkat Tahapan Kampanye Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana