Suara.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut dikatakan Usman berdasarkan hasil evaluasi lembaga indeks demokrasi Internasional, yang secara struktur dilakukan berkala setiap tahun.
"Untuk Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, demokrasinya dianggap mengalami kemerosotan, regresi atau kemunduran," ujar Usman dalam diskusi publik 24 Tahun Reformasi-Arah Demokrasi Indonesia Kini secara virtual, Jumat (20/5/2022).
Usman menyebut bahwa kemunduran demokrasi Indonesia tidak dikatakan seperti orde baru. Namun menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia merosot dan berada di titik paling rendah dalam 14 tahun terakhir.
"Kesimpulan yang tidak mengatakan bahwa Indonesia kembali seperti orde baru, tidak, tetapi kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Bahkan dalam 14 tahun terakhir memang kualitas demokrasi Indonesia, dianggap berada pada titik yang paling rendah," papar dia.
Usman mengungkapkan berdasarkan laporan lembaga indeks demokrasi seperti Freedom House, The Economist Intelegence Unit, terdapat dua hal yang menjadi indikator demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Yang pertama yakni kebebasan sipil.
"Kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berpendapat berserikat dan juga berekspresi," kata Usman.
Hal kedua yaitu hak politik berhubungan dengan bagaimana partisipasi politik masyarakat di dalam misalnya kelembagaan electoral.
"Kalau diperdalam lagi dalam ekonomist intelegence unit, ada tentang pluralisme politik, ada tentang partisipasi politik. Bahkan kalau kita mengacu pada kajian-kajian para sarjana (analisis), yang mendalami Indonesia, seluruhnya mengatakan regresi demokrasi di Indonesia, tengah terjadi. Jadi kemunduran ini tidak bisa lagi dibantah, tidak terbantahkan," ungkap Usman.
Baca Juga: Hasanuddin Ibrahim Ditahan KPK: Diduga Rugikan Negara Rp12,9 Miliar dari Nilai Proyek Rp18,6 Miliar
Usman menyebut ada tiga penyebab kemunduran demokrasi yaitu pertama menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara.
Kedua, menguatnya politik moralitas, termasuk dari negara dan dari akar rumput dan ketiga, lemahnya gerakan sosial.
Ia menuturkan jika melihat kajian di dalam buku regresi demokrasi Indonesia yang memuat berbagai tulisan para sarjana, terdapat tiga penyebab.
"Pertama membuatnya kembali penggunaan taktik-taktik otoriter dari negara terhadap masyarakat. Yang kedua melemahnya partai-partai politik," kata Usman.
"Salah satu sebabnya karena lemahnya subsidi negara, akibat dari ketiadaan dana iuran dari anggota partai, yang dulu pernah menjadi semacam basis atau kekuatan dasar dari partai politik," sambungnya.
Selanjutnya ketiga yakni, menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan. Usman pun menyinggung soal Papua.
Berita Terkait
-
Jelang Pesta Demokrasi 2024, Bawaslu Diminta Transparan Saat Memilih Tim Seleksi di Daerah
-
Sentilan Menkumham Yasonna Laoly: Banyak Parpol Tak Aktif Berpotensi Ganggu Demokrasi
-
Demokrasi dalam Kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa
-
Aria Bima: Kebebasan Demokrasi Era Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik Dibanding Orba
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc
-
Suap Ijon Proyek Bekasi: KPK Sita Duit Kadis Henri Lincoln, Diduga 'Uang Panas' dari Sarjan
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
-
Militer Israel Kian Brutal di Lebanon, Panglima IDF Cuekin Sinyal Damai Netanyahu