Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) turut membantu bila mendapatkan informasi maupun keberadaan buronan Harun Masiku.
Eks Caleg PDI Perjuangan itu telah menjadi buronan selama dua tahun. KPK hingga kini pun masih belum dapat menangkap Harun Masiku.
"Prinsipnya, seorang buronan atau DPO apabila ada masyarakat siapapun yang mengetahui keberadaan atau paling gak mirip lah, boleh lapor pada kami. Kalau tidak percaya boleh ikut juga, tapi biaya sendiri," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/5/2022).
"Misalnya kami ke mana, saya akan cek, misalnya nanti dengan bantuan Kepolisian, kami siap. Artinya kami tidak menutup diri. Mau ICW sekalipun boleh. Beri tahu saya," imbuhnya
Karyoto mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan di lapangan terkait lokasi-lokasi yang diduga pernah disinggahi Harun Masiku. Meski begitu, Karyoto enggan merinci lokasi tersebut.
"Mudah-mudahan ada masyarakat yang melihat ada di Indonesia, lebih cepat. Kalau ada di luar Indonesia, di mana pun, sebenarnya foto biometrik dari WNI yang sempat menyeberang bisa didetect. Kalau keberadaannya di mana belum tahu. Kalau tahu sudah ditangkap," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Karyoto, tidak mempermasalahkan kritikan ICW terkait lembaga antirasuah hanya jalan di tempat untuk melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku.
"Kritikan dari ICW bagi kami adalah pil sehat yang mendorong semangat kami menangkap DPO yang masih menjadi hutang," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW menyoroti pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri mengenai pengejaran buronan Harun Masiku yang sudah dua tahun hingga kini masih belum ditangkap.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, meyakini pernyataan Firli terkait pihaknya masih terus melakukan perburuan terhadap penyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu hanya sebatas untuk menunda menangkap Harun Masiku.
"Kami meyakini hingga akhir masa jabatan Firli cs sebagai Komisioner KPK, lembaga antirasuah itu akan terus menerus berkilah dengan segala argumentasi untuk menunda mencari Harun Masiku," ucap Kurnia dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).
"Kalau pun ada pernyataan, baik Firli maupun plt Jubir Penindakan KPK, kami duga hanya sekadar lip service semata," imbuhnya.
Berita Terkait
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
KPK Ungkap Laporan Gratifikasi 2025 Capai Rp16,40 Miliar
-
Perkara Suap Dilimpahkan ke Jaksa, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Segera Disidang
-
Periksa 15 Saksi, KPK Duga Eks Kajari HSU Potong Anggaran Internal dan Cairkan Tanpa SPPD
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis