Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku terbuka untuk bergabung dengan koalisi mana pun termasuk Koalisi Indonesia Bersatu/KIB yang digagas Golkar, PAN, PPP untuk Pilpres 2024. Namun, PKS menegaskan tak mau dikunci jika sudah bergabung dengan koalisi.
Hal itu disampaikan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi adanya ajakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk bergabung ke KIB.
"Ajakan siapa saja boleh, welcome PKS. Tapi tidak boleh dikonci. PKS dilepas bebas," kata Aboe dalam konferensi pers Milad ke-20 PKS, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022).
Aboe mempersilakan jika partai-partai lain untuk bermain dalam koalisi. Begitu pun sebaliknya, menurutnya PKS harus dibebaskan dalam koalisi.
"Siapa pun yang ingin bermain silakan, mau kejar PKS inshallah siap tapi jangan kunci kami ngerti maksudnya ya," ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa PKS ke depannya enggan lagi menjadi partai di luar pemerintahahan atau menjadi oposisi. Sehingga ke depan PKS akan bersikap aktif dalam koalisi.
"Kami sudah tak mau lagi di luar pemerintahan. Kita ingin mengusung bukan lagi mendukung," tuturnya.
Ajakan Zulhas
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan turut memberikan pidato dalam acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.
Baca Juga: Ingin Pilpres 2024 Minimal Diikuti 3 Paslon, Ketum PAN Ajak PKS Gabung Koalisi Indonesia Bersatu
Dalam sela-sela pidatonya tersebut pria yang akrab disapa Zulhas mengajak secara tidak langsung untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP untuk menghadirkan 3 pasangan calon pada Pilpres 2024.
Awalnya Zulhas menyampaikan, bahwa PAN sudah punya titik tengah dan jalan tengah yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Menurutnya, hal itu yang menyatukan semua sebagai bangsa.
Ia mengatakan, akhir-akhir ini justru bangsa Indonesia sedang pengap, salah satu penyebabnya karena pada Pilpres 2014 dan 2019 terakhir hanya memunculkan dua pasangan calon saja.
"Karena Pilpres cuma dua pasang, masing-masing pendukung mati-matian membela kandidatnya dan meniadakan kandidat yang lain," kata Zulhas.
Untuk itu, Zulhas menjelaskan mengapa Golkar, PAN dan PPP menghadirkan Koalisi Indonesia Bersatu. Ia berharap PKS juga bisa bersama dengan KIB atau paling tidak membentuk koalisi lain agar tak memunculkan dua paslon pada Pilpres 2024.
"Oleh karena itu kami mencoba, Pak Anies, Cak Imin, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ya, Pak Sandi, kami Golkar dan PPP mencoba membuat Koalisi Indonesia Bersatu ya itu coba. Maksudnya mudah-mudahan PKS bisa bersama-bersama, maksudnya itu jangan dua lagi, calonnya jangan dua lagi Pilpres besok," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana