Suara.com - Transportasi publik dan fasilitas penunjangnya biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan beberapa kelompok masyarakat, seperti kaum difabel, lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
Namun nyatanya tidak semua transportasi publik dilengkapi dengan kemudahan tersebut. Misalnya saja tidak ada eskalator atau lift di stasiun, halte, dan terminal, padahal tentu diperlukan oleh kelompok-kelompok prioritas tersebut.
Hal itu pula yang ditemui di Stasiun Cakung, di mana lift dan eskalator di stasiun tersebut rusak sejak beberapa waktu lalu namun tak kunjung diperbaiki.
"Kejadian kemarin malam di Stasiun Cakung, seorang ibu hamil kelelahan karena lift dan eskalator kagak dibetul-betuliln sama @perkeretaapian," tulis akun Twitter @jalurbekasi, seperti dikutip Suara.com pada Kamis (9/6/2022).
Tampak di fotonya seorang ibu hamil yang sedang duduk di lantai stasiun sambil bersandar. Wanita itu tampak memegangi perutnya, seolah memastikan bahwa janin yang dikandungnya dalam kondisi baik-baik saja.
"Masa mau nunggu ada kejadian luar biasa dulu baru ada aksinya. Itu ada nyawa manusia yang belum lahir dipertaruhkan karena kalian ga beres kerjanya," sambung @jalurbekasi.
Di cuitan terpisah, akun tersebut juga menunjukkan bagaimana rupa tangga yang harus dilewati oleh para penumpang di Stasiun Cakung.
Anak tangganya sangat banyak dan bangunan stasiunnya sendiri cukup tinggi. Tentu bisa dibayangkan seberapa lelah ibu hamil lantaran beberapa warganet yang tidak sedang mengandung pun mengaku lelah bila harus mengakses tangga seperti itu.
"Ibu hamil disuruh naik turun tangga kaya gini gara-gara lift dan eskalator Stasiun Cakung ga dibener-benerin. Yang bener aja," kata @jalurbekasi.
"Tolong dibantu ini lift dan eskalator yang rusak mulu. Jangan sampai membahayakan nyawa penumpang," sambungnya, tak lupa menandai beberapa akun termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Cuitan ini mendapat perhatian banyak warganet yang menyayangkan minimnya sarana dan prasarana untuk memudahkan kelompok prioritas seperti ibu hamil.
Padahal kelompok prioritas sangat perlu mengakses transportasi publik, apalagi karena di area Jabodetabek juga lebih disarankan memakai kendaraan umum ketimbang pribadi.
"Wah bahaya ini bisa kena audit kemenaker, bakalan dicabut SIO untuk elevator dan eskalatornya. Seminimal mungkin setahun sekali diadakan pemeliharaan, bahkan lebih bagus lagi tiap 3 bulan sekali dilakukan preventive maintenance, dan tiap 5 taun diadakan uji riksa lagi," jelas warganet.
"Heraan banget, kayaknya hampir semua stasiun eskalatornya ga berfungsi dengan baik. Apa pihak stasiunnya mengurangi biaya maintenance atau gimana si?" keluh warganet.
"KRL gak ramah ya buat bumil, lansia, dan berkebutuhan khusus," kritik warganet lain.
Tag
Berita Terkait
-
Fakta Stasiun Gambir yang Berusia Lebih dari 1,5 Abad
-
Satu Bus Terpaksa Ditahan Pihak SPBU, Gegara Kotoran Jatuh di Area Pom Bensin
-
Dua Mahasiswa Salting Hari Pertama Masuk Kuliah, Penyebabnya Bikin Ikut Malu
-
Utang Tak Dibayar, Wanita Ini Beri Amplop Kosong dengan Pesan Menohok ke Teman
-
Viral Oknum Nakes Diduga Bikin Konten TikTok di Dekat Pasien Jelang Operasi, Jadi Perdebatan Publik
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?