Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengusulkan pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi dua bagian. Usulan itu seiring dengan adanya usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggabungkan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) ke Jakarta Raya.
Menurut Anwar, usulan Idris tersebut bisa menjadi wacana ke depan. Bukan untuk menggabungkan Bodebek ke Jakarta Raya, melainkan pemekaran Jawa Barat.
"Kalau saya sih mengusulkan memang Jawa Barat itu sudah harus dimekarkan menjadi dua provinsi lagi," kata Anwar dihubungi, Rabu (13/7/2022).
Anwar beralasan pemekaran Provinsi Jawa Barat salah satunya terkait rentang kendali. Pasalnya kota/kabupaten yang memiliki jarak jauh ke pusat provinsi di Bandung, butuh akses lebih dekat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan antar pemerintahan.
"Walaupun hari ini semua pelayanan lewat online tapi sebenarnya bukan cuma itu kan pelayanan administratif. Tapi pelayanan dalam hal, misalnya pemerataaan pembangunan, nah ini kan juga pelayanan juga itu," ujar Anwar.
Ia melihat apa yang menjadi usulan Idris merupakan sekaligus keluhan terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa itu bisa ditangkap sebagai sebuah peringatan.
"Saya nangkep dari keluhan wali Kota Depok itu. Tapi ini sebuah wacana kalau saya lihat ini warning juga bagi pemerintah, tolong dong diperhatikan ini kami Jawa Barat ini sudah minta juga kalau perlu seperti Provinsi Papua, ada pemekaran juga," ucapnya.
Tetapi ditegaskan Anwar saat ini tidak ada pembicaraan maupun pembahasan di Komisi II DPR ihwal pemekaran Provinsi Jawa Barat. Ia mengingat bahwa masih ada status moratorium untuk melakukan pemekaran untuk melakukan pemekaran provinsi, kabupaten/kota.
"Belum, belum karena kalau pemekaran belum bisa karena kita lagi moratorium sekarang," tuturnya.
Baca Juga: Wali Kota Depok Usul Bodebek Gabung ke Jakarta Raya, Komisi II: Ribet, Butuh Proses Panjang
Sebelumnya Anwar mengatakan usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris menjadikan Depok, Bogor dan Bekasi jadi bagian dari Jakarta membutuhkan proses sangat panjang. Ia menganggap usulan itu akan ribet jika benar-benar direalisasikan.
Meski begitu, Anwar berujar bahwa ia memahami keinginan Idris untuk menggabungkan Depok menjadi bagian Jakarta ketimbang Jawa Barat. Menurut dia hal yang menjadi pertimbangan Idris ialah berkaitan dengan aspek rentang kendali.
Di mana Depok yang merupakan daerah pinggiran Jakarta tentu akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Berbeda cerita pada saat ini, di mana Depok yang menjadi bagian Jawa Barat tentu harus melakukan koordinasi dengan Bandung sebagai pusat provinsi.
"Saya melihat, memahami apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh wali Kota Depok itu muncul dari situ. Dari keinginan untuk bagaimana masyarakat Depok itu bisa untuk dilayani lebih maksimal karena secara geografis kan Depok harus ke Bandung kalau mau berurusan," tutur Anwar.
Menurut Anwar ada aspek-aspek pelayanan yang memang bukan sekadar kepada masyarakat melainkan antara pemerintahan. Aspek pelayanan itu yang tidak serta merta bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi melalui pelayanan secara daring.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik
-
Kondisi FN Membaik Pasca Operasi, Polisi Siap Korek Motif Ledakan Bom di SMA 72 Jakarta Besok
-
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kemensos dan Kemendikbud Harus Jelaskan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tuan Rondahaim Saragih Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Bobby Nasution: Napoleon der Bataks