Suara.com - Konflik gajah dan manusia hampir terjadi tiap hari di Aceh karena hutan rusak. Konflik tersebut terjadi karena habitat satwa dilindungi tersebut terganggu dan rusak.
Hal itu dicatat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
"Konflik atau gangguan gajah terhadap manusia terjadi hampir setiap hari di Aceh. Ini terjadi karena kawasan hutan yang menjadi habitat liar dilindungi tersebut sudah rusak atau terganggu dan berubah fungsi," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Aceh Kamarudzaman di Banda Aceh, Selasa kemarin.
Kamarudzaman mengatakan populasi gajah di Provinsi Aceh diperkirakan 500 hingga 600 ekor.
Wilayah yang sering terjadi konflik gajah dengan manusia di antaranya di Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Timur.
Di Kabupaten Pidie, kata Kamarudzaman, konflik gajah dengan manusia terjadi di 65 desa yang tersebar di 11 kecamatan.
Konflik tersebut hingga kini terus berlangsung.
"Kami terus berupaya mengatasi konflik gajah di Kabupaten Pidie. Namun karena habitatnya sudah rusak, maka semakin sulit menanganinya. Kendati begitu, kami terus berupaya, paling tidak mencegah kematian satwa dilindungi tersebut," kata Kamarudzaman menyebutkan.
Kamarudzaman mengatakan gajah merupakan satwa kunci di Aceh. Gajah di Aceh termasuk satwa liar dilindungi yang terancam punah.
Baca Juga: Polresta Deli Serdang Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Sita 7 Kg Ganja dari Kurir
Selain karena konflik, gajah juga menjadi sasaran perburuan.
Di banyak wilayah di Aceh, kata Kamarudzaman, kawasan hutan yang sebelumnya menjadi habitat gajah, kini berubah menjadi perkebunan sawit.
Tidak sedikit gajah yang terjebak di perkebunan tersebut.
"Seperti di Kabupaten Aceh Utara, kami tidak tahu lagi ke mana menggiring kawanan gajah karena kawasan hutan sudah berubah menjadi perkebunan sawit. Dan ini berdampak timbulnya konflik gajah dengan manusia," kata Kamarudzaman. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi
-
Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT