Suara.com - Pemerintah kota Jakarta Barat menampik tudingan soal wajibnya berhijab bagi para siswi di sekolah negeri.
Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II, Masduki, mengatakan hal itu tidaklah benar. Ia menegaskan, tidak ada paksaan bagi siswi di sekolah negeri untuk mengunakan hijab.
Pernyataan itu disampaikan Masduki sekaligus membantah temuan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan yang juga eks staf Ahok, Ima Mahdiah.
Menurutnya pernyataan Ima merupakan isu liar yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun lalu.
“Itu tahun lalu sebenernya, cuma dinaikin sekarang. Jadi tidak ada, saya sudah klarifikasi, tidak ada itu, bahkan dikasih kebebasan, enggak ada pemaksaan, enggak pernah ada memang,” beber Masduki, saat dikonfirmasi, Senin (1/8/2022).
Dalam peraturan dunia pendidilan sendiri, baik kota maupun provinsi, Masduki menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan siswi yang bersekolah di sekolah negeri untuk menggunakan hijab.
“Tidak boleh, emang kaga boleh dalam peraturan gubernur emang kaga boleh, artinya kalo emang dia mau pakai (hijab) ya silahkan, tapi gak ada istilahnya harus,” ungkapnya.
Masduki juga menyebut soal aturan siswi untuk menggunakan rok panjang juga sebenarnya tidak diwajibkan. Namun dengan menggunakan rok panjang siswi jadi telihat terlihat sopan.
“Sebetulnya dia juga bebas-bebas juga tapi kan rok panjang malah jadi pantes,” tutupnya.
Pemerintah Kota Jakarta Barat, bakal menelusuri dugaan hoax terkait siswi di sekolah negeri diwajibkan untuk berhijab.
Masduki mengatakan pihaknya bakal menyelidiki laporan Mahdiah.
“Justru lagi kita cari ini, lagi kita telusuri,” kata Masduki.
Masduki menjelaskan, isu yang bergulir saat ini di masyarakat merupakan isu tahun lalu. Ia memastikan, tidak ada pemaksaan dalam hal mengenakan hijab bagi para siswi.
“Dalam kesepakatan tidak ada kita memaksa-maksa, bahkan kalau ada yang mau pakai, ada digambar-gambar setiap sekolah, kan ada gambar-gambarnya,” ungkapnya.
Ia memastikan, jika ada oknum sekolah atau guru yang melakukan pemaksaan mengenakan hijab, bakal ditindak dan jika memang terbukti, bakal dikenakan hukuman disiplin.
Berita Terkait
-
Siswi SMPN 75 Jakbar Bantah Temuan Mantan Staf Ahok Ima Mahdiah: Gak Ada Paksaan Pakai Jilbab, Bebas!
-
Mantan Staf Ahok Bongkar Kasus Guru Paksa Siswinya Berhijab: Pembelahan di Sekolah, PR Dunia Pendidikan Jaga Kebhinekaan
-
2 Sekolah Negeri di Jakbar Paksa Siswinya Kenakan Hijab, Anggota DPRD DKI Turun Tangan
-
Minta Pemprov DKI Bangun Lebih Banyak Sekolah Negeri, DPRD: Kalau Tak Ada Lahan Bikin Delapan Lantai
-
Wanita Ngamuk Gegara Anaknya Tak Diterima di Sekolah Negeri, Sampai Tuding Sesama Wali Murid Mata-mata Guru
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- Biodata dan Pendidikan Gus Elham Yahya yang Viral Cium Anak Kecil
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian
-
Korlantas Polri Gelar Operasi Zebra 2025 dari 17 November, Ini Tujuan Utamanya