Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD menjawab beberapa pertanyaan atas pernyataan yang pernah diungkapkannya terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Pertanyaan yang diajukan untuk Mahfud MD itu berasal dari para anggota DPR Komisi III saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas, Senin (22/8/2022).
Nah berikut deretan pernyataan tegas Mahfud MD saat dicecar sejumlah anggota DPR terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Bahas Kaisar Sambo
Dalam rapat itu, ada anggota DPR menyinggung terkait grafik ‘Kekaisaran Sambo' yang belum lama ini beredar luas di masyarakat.
Secara tegas, Mahfud MD mengatakan bahwa informasi grafik tersebut bukan berasal darinya. Ia juga mengaku tidak tahu sama sekali terkait kebenarannya.
Lebih lanjut, Mahfud menganggap sejumlah pihak yang namanya tercatat dalam grafik itu bukan dalam konteks pembagian ‘jatah’ dari hasil bisnis ‘haram’ seperti judi online yang berada di bawah Komando Ferdy Sambo.
Menurutnya, grafik tersebut justru menunjukkan struktur di divisi Propam Polri yang pernah pernah dipimpin oleh Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadiv Propam.
Jenderal Bintang Tiga yang Undur Diri
Dua anggota DPR RI Sarifuddin Sudding dan Benny K Harman bertanya kepada Mahfud perihal sosok jenderal bintang tiga yang akan mengundurkan diri jika Ferdy Sambo tidak dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Mahfud MD kemudian menegaskan tidak akan menjawab pertanyaan terkait siapa jenderal bintang tiga tersebut. Penjelasan tersebut hanya akan disampaikan kepada dua pihak, yakni Presiden Jokowi dan Kapolri.
"Saya berhak untuk tidak menjawab itu dan sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri, kecuali ada bintang tiga yang menggugat saya di pengadilan. Saya akan mengumumkan itu," katanya.
Membahas Kompolnas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa dalam RDP mempertanyakan secara umum tugas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD.
Dalam kesempatan itu, Desmond juga mempertanyakan bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan Kompolnas terhadap institusi Polri.
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Sama dengan yang Pertama, Komnas HAM: Nama Dokter Forensik Harus Kita Pulihkan
-
Momen Haru Ayah Brigadir J Tak Kuasa Menahan Air Mata Di Acara Wisuda UT Pamulang
-
Viral Potret Brigadir J Setrika Pakaian Anak-anak Ferdy Sambo, Warganet Murka: Masa Nggak Bisa Bayar ART?
-
Janji Brigadir J Usai Wisuda yang Tak akan Pernah Bisa Ditepati pada sang Kekasih, Irma: Terlalu Sakit Hatinya
-
Fungsinya Diperdebatkan DPR dan Mahfud MD, Siapa yang Membuat Kompolnas?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara