Suara.com - Nama politisi Adies Kadir mendadak menjadi perbincangan publik. Pasalnya, sosok Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut berhasil mengocok perut masyarakat lantaran menyebut merek mewah tas Hermes menjadi tas Herpes.
Adapun celetukan tersebut terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (24/8/2022).
Kala itu, Adies sedang menyinggung gaya hidup mewah yang dimiliki oleh para anggota kepolisian. Gaya hidup mewah para istri anggota kepolisian juga tak lepas dari sindiran sosok politisi tersebut.
Sebab, ia mengamati bahwa istri para anggota kepolisian kerap memamerkan tas mewah mereka yang bermerek, salah satunya Hermes asal Perancis.
Lucunya, Adies entah salah atau sengaja menyebut merek tas tersebut menjadi tas Herpes.
"Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya. Itu pakai tas Herpes itu," ujar Adies dalam RDR.
Diketahui, bahwa Adies merupakan sosok politisi dengan karier yang cukup mentereng dan kembali menjadi sorotan utama publik.
Berikut pemaparan profil Adies Kadir selengkapnya.
Politisi kelahiran Pulau Kalimantan
Baca Juga: Ferdy Sambo Dipecat Tidak Terhormat, Legislator NasDem: Itu Buka Peluang Jerat Pihak Lain
Adies Kadir lahir pada 17 Oktober 1968 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Adies menikah dengan seorang perempuan bernama Lita Anastasia Pelita.
Rekam jejak pendidikan
Dihimpun dari situs resmi DPR RI, Adies Kadir memiliki rekam jejak yang cukup beragam. Sebab, Adies sempat mengenyam pendidikan di disiplin ilmu teknik sebelum akhirnya melanjutkan studi di ilmu hukum.
Adies mengambil S1 Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (1987–1993) dan kemudian kembali mengambil S1 Hukum Universitas Merdeka (2000–2003).
Ia melanjutkan pendidikannya hingga tingkat S3, yakni dengan melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang (2006–2007) dan kembali melanjutkan studinya di jurusan yang sama di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2011–2017) untuk tingkat S3.
Terjun ke dunia politik hingga jadi anggota DPR
Berita Terkait
-
Ferdy Sambo Dipecat Tidak Terhormat, Legislator NasDem: Itu Buka Peluang Jerat Pihak Lain
-
Mikrofon Bocor, Suara Wanita Bilang 'Sayang' di Rapat DPR dan Kapolri, Pandji Sebut Mimpi Buruk Tukang Selingkuh
-
Menengok Perbedaan Suasana Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD dan Kapolri
-
Momen Kocak Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir Sebut Tas Hermes Jadi Herpes, Publik: Si Bapak Pengen Ngelawak
-
DPR RI Sebut Polda dan Polres Jangan Seperti 'Raja Kecil', Adies Kadir Bahas Soal Gaya Hidup Polri di Daerah
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check