Suara.com - Sejumlah pengamat politik menilai partai perlu mengusung bakal calon presiden (capres) alternatif guna menjawab tantangan pembangunan Indonesia.
Dalam keterangan yang diterima di Depok, Jawa Barat, Senin (29/8/2022), pengamat dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan perlu upaya serius untuk mencari figur yang tidak sekadar populer.
"Perlu adanya upaya serius dari partai politik saat ini untuk mencari figur baru yang bukan sekedar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca-2024," kata Rangkuti.
Dia menyebutkan sejumlah nama di luar partai politik yang perlu dicermati, seperti Jimly Asshiddique untuk pembangunan demokrasi dan Ilham Habibie untuk pengembangan teknologi.
Saat ini, menurutnya, terdapat stagnasi elektabilitas figur partai yang kerap digadang jelang Pilpres 2024, sehingga ada kemungkinan terjadi kebosanan dengan nama-nama tersebut. Namun, lanjutnya, karena masih belum memasuki masa kampanye, maka kemungkinan nama-nama tersebut akan terus bertahan.
Arif Susanto dari Exposit Strategic menambahkan partai politik perlu lebih terbuka untuk melihat potensi pemimpin.
Selain kriteria calon yang harus selaras dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an, kata Arif, wawasan elite juga tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme kepartaian. Sebab, menurut Arif, pada akhirnya pemilu bukan semata tentang peluang kemenangan, tetapi juga kesempatan melakukan transformasi kepemimpinan dan pembangunan nasional.
Selain itu, tokoh-tokoh potensial harus lebih aktif terlibat dalam diskursus politik, termasuk mengemukakan inovasi dan terobosan guna memperkaya gagasan politik nasional.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menyatakan kemungkinan bakal capres alternatif masih cukup tinggi. Menurut Lucius, pengalaman Indonesia dalam mengusung calon pemimpin alternatif dapat terlihat saat kemunculan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Baca Juga: Selama Masa Transisi Hingga 2024, Penjabat Gubernur Papua Barat Siap Berkantor di Kabupaten/Kota
Partai politik dapat memberikan ruang bagi figur alternatif yang penuh gagasan serta dapat menjawab tantangan pembangunan di Indonesia. Lebih jauh, proses ini dapat dilakukan oleh partai politik dengan melihat dinamika di masyarakat melalui hasil survei terkait dukungan terhadap tokoh-tokoh yang bersaing. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Yusril Ihza Mahendra: PT Taspen Tidak Kelola Dana Capres Rp300 Triliun
-
Geger Kabar Dana Taspen untuk Pencapresan 2024, Yusril Ihza Mahendra Beberkan Hal Ini
-
KPU Bantul Sebut Pemerintah Naikkan Honor Badan Ad Hoc pada Pemilu 2024
-
Yusril Ihza Mahendra: PT Taspen Tidak Mengelola Dana Rp 300 Triliun untuk Kepentingan Capres
-
Selama Masa Transisi Hingga 2024, Penjabat Gubernur Papua Barat Siap Berkantor di Kabupaten/Kota
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Trump Tetapkan Tarif Baru 10 Persen Usai Kesepakatan RI-AS, Indonesia Rugi?
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
Terkini
-
Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran di 63 Terminal Penumpang
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK