LBH Jakarta Tidak Puas dengan Sanksi Etik kepada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

Suara.com - Pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen menilai tidak ada yang dapat dibanggakan dari pemecatan terhadap Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Edwin Hatorangan Hariandja dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menangani narkoba.

Polri juga memecat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Nasrandi dan Kepala Sub Unit Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta Iptu Triono A.

"Alih-alih tegas, sanksi etik terhadap perilaku koruptif yang dilakukan secara berjamaah oleh kapolres Bandara Soekarno-Hatta justru menunjukkan kemunafikan institusi Polri yang sedang gencar-gencarnya memperbaiki citra pascakasus Sambo," kata Teo Reffelsen, Kamis (1/9/2022).

LBH Jakarta mengecam proses etik terhadap Edwin dan bawahannya karena dinilai tidak dibarengi dengan proses pidana.

Edwin diduga menerima uang dari Nasrandi yang berasal dari barang bukti dalam penanganan kasus narkotika.

"Perbuatan yang jelas-jelas merupakan tindak pidana tersebut, tidak pantas hanya diganjar sanksi etik. Seharusnya, proses etik dan pidana dapat sekaligus," kata Teo.

Menurut Teo, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengusut kasus itu karena terdapat dugaan tindak pidana suap maupun penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengusut kasus ini," katanya.

Teo menilai kasus Ferdy Sambo tidak dijadikan pelajaran bagi Polri.

"Oleh karenanya, menjadi valid jika publik menilai bahwa memang ada permasalahan serius di tubuh kepolisian RI baik secara instrumental, struktural, dan kultural," kata Teo.

Baca Juga: Diduga Terima Uang Hasil Narkoba, Kapolres Bandara Soetta Dipecat