Suara.com - Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan (dugaan) kebocoran data, termasuk dokumen untuk Presiden Joko Widodo -- ke internet belakangan ini mengindikasikan adanya kelemahan antisipasi dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Intelijen Negara.
Tapi Jerry Massie mendapatkan kesan masalah itu tidak mendapatkan respons yang serius dari otoritas terkait.
"Anehnya masih dibantah pihak istana, seolah-olah tak ada serangan siber oleh kelompok hacker," kata Jerry dalam pernyataan tertulis kepada Suara.com, hari ini.
Jerry menyebut hacker melakukan aksi atas desakan netizen yang menginginkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dibongkar, mulai dalang pembunuhan Munir hingga PKI.
Jerry mengatakan munculnya kasus (dugaan) kebocoran data ke internet mesti menjadi peringatan bagi pemerintah.
"Lantaran aksi hacker Bjorka akan terus membuka baik rahasia negara bahkan konspirasi," kata Jerry.
Jerry mengkritik keras sistem keamanan yang ada.
"Jadi sistem keamanan kita atau social security and siber security sangat buruk. Pejabat kita tong kosong bunyi nyaring dan lempar batu sembunyi tangan," katanya.
Jerry menyebut sejumlah negara dengan sistem antisipasi keamanan kebocoran data yang dinilainya lebih baik.
"Rumania mereka punya bit defender anti virus, malware, spyware sampai adware, kalau Rusia ada namanya Kaspersky, Amerika punya penangkal virus Norton. Indonesia ada smadav harusnya Kominfo atau BSSN gandeng anti virus ini," kata Jerry.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengimbau publik tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.
Menurut Hinsa sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet.
Berita Terkait
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Demo Ricuh Berujung Maut, Prabowo Tuding Ada Makar, Kinerja Intelijen Dipertanyakan
-
BIN: Situasi Nasional Kondusif Pasca-Demo, Keamanan di Bawah Kendali TNI-Polri
-
Eks BIN: Ada Rapat Tertutup Bahas Proklamasi Negara Riau Merdeka
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!