Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu, meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belajar menghitung. Hal itu menyusul soal AHY yang menyinggung Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang kekinian diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Politikus PDIP itu awalnya mengatakan, ada perbedaan antara BLT era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).
"BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi," kata Adian dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).
"Orang bilang pada saya, itu kan persentase. Ya angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp3.500. Selisihnya Rp1.190, jadi lebih banyak di jaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,”imbuhnya
Adian menyebut, meski nilainya BLT tidak jauh berbeda, tapi di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat.
"Ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja. Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, nggak ada," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, AHY harus benar-benar akurat. Ia pun meminta agar AHY belajar menghitung.
"Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi," pungkasnya.
Sindiran AHY
Baca Juga: Mensos Imbau Masyarakat yang Tidak Dapat BLT BBM Jangan Marah
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyindir langkah pemerintah Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kekinian untuk mengganti harga BBM yang naik.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Awalnya ia membahas soal 4 pilar pembangunan yang pernah dilakukan kepemimpinan Demokrat atau ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Pilar pertama yakni, Proverbs yakni dimana pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan.
Kemudian yang kedua, Projobs, dimana lapangan kerja dibuka seluas-luasnya. Lalu yang ketiga yakni Pro Poor, dimana ketika itu kaum miskin diklaim banyak dibantu, yakni dengan berbagai program salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pro Poor kaum miskin dibantu itu lah mengapa ada subsidi ada BLT bukan untuk menghambur-hamburkan uang," kata AHY.
Ia mengatakan, ketika rezim SBY program BLT banyak dihina dan diremehkan. Program tersebut dianggap hanya untuk menghambur-hamburkan uang.
Berita Terkait
-
Mensos Imbau Masyarakat yang Tidak Dapat BLT BBM Jangan Marah
-
Penuhi Syarat Ikut Pemilu 2024, PKB Pede Raih 100 Kursi DPR
-
Sedang Heboh Bjorka, Nikita Mirzani Malah Ikutan Mau Bongkar Identitasnya
-
Resmi! Mobil Dinas Pemerintah Diganti Menjadi Mobil Listrik Secara Bertahap
-
Pemerintah RI dan MAKI Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal