Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tim Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024. Menurut Hasto sebutan itu hanya sebagai guyonan politik belaka.
Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul soal adanya Dewan Kolonel.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Lagi pula, kata Hasto, Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengingatkan Utut Adianto soal fungsi-fungsi yang harus dijalankan di DPR RI.
"Saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel,"imbuhnya
Dewan Kolonel
Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menjelaskan, bahwa adanya tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.
Johan menyampaikan, Dewan Kolonel terbentuk awalnya hanya beranggotakan 6 orang anggota DPR RI fraksi PDIP. Namun seiring berjalannya waktu anggota bertambah.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusilin," tuturnya.
Berita Terkait
-
Makin Panas! Dewan Kolonel Puan Maharani Vs Dewan Kopral Ganjar Pranowo
-
Bikin Tandingan, Relawan Ganjar: Kalau Elite Bisa Bentuk Dewan Kolonel, Kami Bentuk Dewan Kopral
-
Ganjar Tak Diundang Konsolidasi Jawa Tengah, Relawan Wanti-Wanti PDIP
-
Politisi PKS Tantang PDIP Usung Paslon Sendiri Tanpa Koalisi di Pilpres 2024, Berani?
-
Drama Politik Jelang Pilpres: SBY Turun Gunung, Prabowo Dijegal, Puan Setujui Dewan Kolonel
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting