Suara.com - Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.
Hal itu untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima SBY terkait Pilpres 2024 nanti sudah diseting sedemikian rupa, agar hanya diikuti dua pasangan capres - cawapres.
"Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, datang saja ke Presiden Jokowi. Ada informasi begini benar enggak? mengonfirmasi informasi itu," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi yang ditayangkan Kanal Youtube tvOneNews, Jumat (30/9/2022).
Menurut Masinton, bila konfirmasi itu tak dilakukan, pernyataan-pernyataan SBY tersebut seolah-olah menuding pihak tertentu.
"Menurut saya ini diksinya tuding sana, tuding sini," kata Masinton.
Pada kesempatan tersebut, masinton juga menyinggung soal Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal itu tertulis, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
"Maka, partai politik tugasnya memenuhi aturan tadi meraih dukungan rakyat. Jangan tidak mampu memenuhi syarat itu dan gabungan dengan partai politik lain tapi tidak mampu meyakinkan, kemudian bilang 'jahat bukan?" ujarnya.
Perang dingin
Baca Juga: KAHMI Undang Presiden Jokowi Untuk Hadiri Munas November Mendatang
Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elite kedua puak saling bongkar skandal.
Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk 'turun gunung' ke gelanggang politik nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024?" kata SBY lebih dulu beretorika.
"Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen pilres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
KAHMI Undang Presiden Jokowi Untuk Hadiri Munas November Mendatang
-
3 Video Ini Bikin Sosok Puan Maharani Viral, Tanam Padi saat Hujan Deras hingga Tanam Padi Maju ke Depan
-
Debat Panas 'Gunting Pita' Demokrat vs PDIP, Sindiran Menohok AHY ke Jokowi
-
PDIP Diperkirakan Unggul Jika Berani Usung Prabowo sebagai Capres 2024
-
Daripada Tuding Sana-sini, SBY Mending Konfirmasi ke Jokowi Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi