Suara.com - Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.
Hal itu untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima SBY terkait Pilpres 2024 nanti sudah diseting sedemikian rupa, agar hanya diikuti dua pasangan capres - cawapres.
"Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, datang saja ke Presiden Jokowi. Ada informasi begini benar enggak? mengonfirmasi informasi itu," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi yang ditayangkan Kanal Youtube tvOneNews, Jumat (30/9/2022).
Menurut Masinton, bila konfirmasi itu tak dilakukan, pernyataan-pernyataan SBY tersebut seolah-olah menuding pihak tertentu.
"Menurut saya ini diksinya tuding sana, tuding sini," kata Masinton.
Pada kesempatan tersebut, masinton juga menyinggung soal Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal itu tertulis, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
"Maka, partai politik tugasnya memenuhi aturan tadi meraih dukungan rakyat. Jangan tidak mampu memenuhi syarat itu dan gabungan dengan partai politik lain tapi tidak mampu meyakinkan, kemudian bilang 'jahat bukan?" ujarnya.
Perang dingin
Baca Juga: KAHMI Undang Presiden Jokowi Untuk Hadiri Munas November Mendatang
Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elite kedua puak saling bongkar skandal.
Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk 'turun gunung' ke gelanggang politik nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024?" kata SBY lebih dulu beretorika.
"Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen pilres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
KAHMI Undang Presiden Jokowi Untuk Hadiri Munas November Mendatang
-
3 Video Ini Bikin Sosok Puan Maharani Viral, Tanam Padi saat Hujan Deras hingga Tanam Padi Maju ke Depan
-
Debat Panas 'Gunting Pita' Demokrat vs PDIP, Sindiran Menohok AHY ke Jokowi
-
PDIP Diperkirakan Unggul Jika Berani Usung Prabowo sebagai Capres 2024
-
Daripada Tuding Sana-sini, SBY Mending Konfirmasi ke Jokowi Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi