Suara.com - Ridwan Kamil satu dari 17 Kepala Daerah yang akan lengser atau berakhir masa jabatannya pada 2023 mendatang.
Nama Gubernur Jawa Barat tersebut juga disebut-sebut dalam survei sebagai kandidat bakal Capres-Cawapres di pemilu 2024. Hal tersebut direspon oleh pria yang akrab disapa Kang Emil.
Emil pun menyampaikan rencananya seusai lengser nanti.
"Saya mah gimana takdir," kata Emil dalam tayangan dari Kanal Youtube Tribunnews dikutip pada Jumat, (21/10/2022).
Menurut Emil, kalau memang ada peluang, dirinya siap maju di kancah nasional. Tidak ada pun bukan menjadi masalah bagi Emil.
Namun, jika takdir membawa Emil kembali memimpin Jawa Barat, dia juga siap berjuang di jilid ke II sebagai Gubernur. Bahkan Emil tak keberatan kalau nantinya takdir harus membawanya keluar ke provinsi lain.
"Ke provinsi lain juga bisa saja," tuturnya.
Bagi mantan Walikota Bandung ini, siapapun pemimpinnya, visi-misi barunya harus sama.
"Siapapun pemimpinnya visi misi barunya harus sama yaitu skincare ditanggung BPJS menuju Indonesia glowing," ucap pria yang mengawali karirnya sebagai arsitek tersebut.
Baca Juga: Cuaca Hari ini, Cerah Berawan dan Hujan di Beberapa Wilayah Jawa Barat, Simak Selengkapnya Disini!
"Itu kalau dikampanyekan ibu ibu nyolok semua," lanjut dia.
Sebagaimana diketahui, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melesat dalam survei calon wakil presiden atau cawapres. Hasil itu bahkan membuat Kang Emil, sapaannya, digadang-gadangkan akan menjadi pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, survei tersebut digelar oleh Poltracking yang pada digelar 1-7 Agustus 2022 lalu. Hasilnya, nama Ridwan Kamil mencuat di peringkat pertama sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi.
Tak cuma nama Ridwan Kamil, sosok Ganjar Pranowo juga berada di puncak terkait pemilihan calon presiden atau capres. Adapun survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling.
"Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional. Berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir dengan proporsi jenis kelamin pemilih," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam siaran pers, Rabu (31/8/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Status Dicabut, Masjid Agung Bandung Tak Lagi Masjid Raya
-
Ridwan Kamil Wajib Nafkahi Putri Semata Wayangnya Zahra Rp20 Juta per Bulan Usai Bercerai
-
Emil Audero Main Penuh, Cremonese Raih Hasil Imbang 2-2 Lawan Cagliari
-
Bocor di Medsos, Dokumen Ini Bongkar Kronologi Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional