"Karena jumlah penduduk yang sedikit, kami hanya mendapatkan dana yang sangat kecil," katanya yang tinggal di Alice Springs.
"Tetapi tingkat KDRT paling tinggi dan paling parah, begitu juga dengan kekerasan seksual, dan kami tidak memiliki cukup dana untuk menanggapi keadaan tersebut.'
Dr Brown mengatakan pemerintah federal perlu meningkatkan pendanaan segera agar bisa melindungi para perempuan Pribumi Australia di Kawasan Australia Utara.
"Karena begitu banyak perempuan yang hampir meninggal, rumah sakit penuh dengan perempuan yang mengalami tindak kekerasan, kami sudah berteriak keras," kata Dr Brown.
"Tetapi tampaknya tidak mendapat perhatian sama sekali."
'Pelaku juga bisa mencari kami'
Banyak rumah perlindungan di Kawasan Australia Utara sudah penuh.
Hanya ada dua program untuk membantu para pria mengubah perilaku mereka, serta tidak banyak upaya yang dilakukan untuk dapat melakukan intervensi awal.
Di Timber Creek, sekitar enam jam perjalanan dari ibu kota Darwin, tidak ada sama sekali rumah perlindungan bagi perempuan.
Pemimpin komunitas yang juga saudara kandung, Lorraine dan Deb Jones melindungi perempuan korban kekerasan di rumah mereka sendiri.
"Rumah saya selalu terbuka bagi perempuan yang memerlukan pertolongan," kata Lorraine.
Lorraine mengatakan warga setempat merasakan situasi KDRT yang seolah tidak pernah berhenti.
"Beberapa orang akhirnya mengalami kecemasan dan stres. Bila Anda seorang pemimpin komunitas, atau ada warga yang membawa korban ke rumah, kita juga jadi ikut khawatir dengan keluarga sendiri."
"Pelaku juga bisa mencari kami dan itu menakutkan," katanya.
Lorraine dan Deb kadang harus bertindak sebagai perantara dengan membawa para korban ke rumah perlindungan di Katherine, dengan jarak tiga jam demi mendapat bantuan tambahan.
"Bila situasinya sangat serius mereka mengirim perempuan korban ke Katherine namun sering kali korban tidak mau meninggalkan keluarga mereka, jadi mereka tetap berada di lingkar kekerasan," katanya.
Berita Terkait
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Misteri Dosen Untag Tewas di Hotel: Autopsi Ungkap Aktivitas Berlebih, Mahasiswa Soroti Kejanggalan
-
Deretan Fakta AKBP Basuki, Benarkah Ada Hubungan Spesial di Balik Kematian Dosen Untag?
-
Geger Kematian Dosen Cantik Untag: AKBP Basuki Dikurung Propam, Diduga Tinggal Serumah Tanpa Status
-
Kematian Kacab Bank: Polisi Tambah Pasal Pembunuhan, Tiga Anggota Kopassus Jadi Tersangka
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional