Suara.com - Johanis Tanak resmi menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Jumat (28/10/2022) hari ini.
Pengganti Lili Pintauli Siregar yang mundur karena dugaan pelanggaran etik itu, langsung menemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Johanis menyampaikan akan bertanggung jawab atas jabatan yang kini diembannya dalam penegakan hukum terkait penanganan perkara korupsi.
"Penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab pada diri sendiri, pada organisasi pada negara dan lebih khusus kepada tuhan," kata Johanis di Press room Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
"Apa yang diembankan itu betul-betul kami dapat laksanakan atau realisasikan dengan baik," tambahnya
Menurut Johanis berbicara penegakan hukum tentunya didasari dengan fakta. Termasuk aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar harus sesuai dengan undang-undang.
Kemudian, kata Johanis, aturan dan fakta itu harus berjalan beriringan. Sehingga keadilan serta kepastian hukum dapat diwujudkan.
"Dalam pelaksanaan tugas ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum, tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum itu," imbuhnya
Siang tadi, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku senang melihat Johanis Tanak akhirnya dilantik menjadi wakil ketua KPK sisa masa jabatan 2019-2023. Sebab, Johanis sempat ikut seleksi pimpinan KPK namun gagal lolos.
Baca Juga: KPK Sebut Bupati Bangkalan Abdul Latif Diduga Bukan Hanya Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan
"Saya bahagia karena ketemu kawan sama-sama seleksi. Pak Johanis Tanak ini teman seleksi satu sindikat, kita masuk 20 besar ya, sama-sama FNP, tapi waktu itu beliau belum beruntung," kata Firli usai pelantikan Johanis di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/10/2022).
"Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan kami dan lima pimpinan ini kalau saya lihat komposisinya akan saling menguatkan," tambahnya.
Kehadiran Johanis di jajaran pimpinan KPK kata Firli, akan meningkatkan sinergi kolaborasi. Hal tersebut dikarenakan latar belakang dari masing-masing pimpinan.
Berita Terkait
-
KPK Sebut Bupati Bangkalan Abdul Latif Diduga Bukan Hanya Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan
-
Dicekal ke Luar Negeri, Ternyata Bupati Bangkalan Abdul Latif Sudah Berstatus Tersangka KPK
-
Heru Budi Ogah Jalankan Rencana Anies Lanjutkan Pembangunan LRT, Pilih Fokus pada Instruksi Jokowi
-
Johanis Tanak Jelaskan Soal Restorative Justice untuk Koruptor
-
Perjalanan Bambang Tri Gugat Ijazah Palsu Jokowi, Akhirnya Berhenti Usai Jadi Tersangka
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM