Suara.com - NasDem melihat keberadaan relawan pendukung calon presiden hanya bersifat sebagai pelengkap. Utamanya ialah tetap di partai politik.
Hal itu disampaikan Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjawab soal PDI Perjuangan yang meminta Presiden Jokowi meninggalkan relawan, seperti Benny Rhamdani. Permintaan PDIP itu seiring video viral Benny di hadapan Jokowi soal izin tempur.
Willy sendiri tidak ingin masuk dan mengomentari apa yang menjadi pernyataan PDIP. Ia hanya menegaskan pilar demokarasi itu adalah parpol, bukan relawan.
"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk complementary (komplementer) dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course mana side dish. Kecuali UU berbeda, relawan boleh ikut Pemilu nah itu beda lagi," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, Willy menilai Benny Rhamdani tengah meracau atas pernyataannya di hadapan Presiden Jokowi di sela-sela acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu.
Sebab dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan relawan siap tempur melawan penyerang pemerintah dalam hal ini pihak yang berbeda. Benny bahkan menyarankan Jokowi melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap lawan.
"Kita anggap aja Benny Rhamdani lagi meracau," kata Willy.
Willy mengingatkan penegakan hukum memang merupakan hal penting. Tetapi praktiknya jangan disalahgunakan untuk melawan mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Jangan kemudian para penegak hukum institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan, kita tetap harus itu marwah mereka," kata Willy.
Menurut Willy menjadi berbahaya apabila kemudian penguasa menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk berhadapan dengan mereka yang berbeda, sebagaimana saran dari Benny ke Jokowi.
"Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum, tidak bisa asal. Berbeda bukan berati bermusuhan, orang berbeda wajar saja," kata Willy.
"Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap? Enggak kan, kita gak ingin," sambung Willy.
Jokowi Diminta Tinggalkan Benny
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Presiden Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Rhamdani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Minta Kuota Khusus untuk Anak-anak Dayak di Sekolah TNI-Polri, Panglima: Kami Rindu Lihat Jenderal Dari Suku Dayak
-
PAN Ingatkan Benny Ramdhani Tidak Memprovokasi Presiden Jokowi
-
Hadapi Anti Pemerintah, Benny Rhamdani Ketua BP2MI Beri Saran Pada Jokowi: Kalau Mau Tempur, Kita Lebih Banyak
-
Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat Dayak untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
-
Usai Kunker di Kalbar, Jokowi Lanjut Menuju Jawa Timur
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional