Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais mengaku dirinya memperoleh bocoran informasi yang valid kalau Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Amien Rais merasa janggal dengan informasi tersebut.
Amien menduga ada kekuatan besar yang membuat Partai Ummat sengaja tak diloloskan.
"Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal," kata Amien dalam rekaman video resmi, Selasa (13/12/2022).
Kecurigaan tersebut, kata Amien, ditambah dengan masifnya pemberitaan di berbagai media terkait dugaan adanya manipulasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
"Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di single out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024," tuturnya.
Lebih lanjut, Amien mengungkapkan pihaknya sengaja membuat pernyataan demikian untuk menegakan demokrasi yang kekinian menurutnya dalam kondisi sekarat.
"Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Sekaligus kami mengajak masyarakat unutk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu 2024, selamatkan demokrasi Indonesia, selamatkan Indonesia," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amien mengajukan tiga tuntutan. Tiga tuntutan yang dimaksud ialah ia mau agar semua hasil verifikasi yang sudah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.
Amien juga mau kalau seluruh hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga diaudit secara independen. Pun hasilnya harus dibuka ke publik.
Baca Juga: Tegas! KPU Jabar Tak Beri Bantuan Hukum Pada Ahmad Ikhsan Soal Kasus Ini
Kemudian yang tuntutan yang ketiga, Amien mau kalau DKPP turut memeriksa seluruh jajaran KPU karena diduga ada intervensi yang dilakukan KPU ke KPU daerah. Tuntutan itu disampaikan Amien untuk mengawal hasil verifikasi faktual di daerah.
Tag
Berita Terkait
-
Amien Rais Ungkap Ada Kekuatan Besar Bikin Partai Ummat Tak Lolos Pemilu 2024
-
KPU Bandung Barat Umumkan Calon Anggota PPK Pemilu 2024 yang Lolos Tes CAT
-
KPU Deg-degan, Hingga H-2 Jadwal Penetapan Parpol, Pemerintah Belum Terbitkan Perppu Pemilu
-
Perppu Pemilu Sampai di Meja Presiden, Dibawa ke Solo untuk Ditanda Tangan Sebelum Dikirim ke Senayan
-
Tak Transparan dan Tabrak UU KIP, Verifikasi Faktual KPU Dicurigai Banyak Kecurangan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO