Suara.com - Politisi PDIP Ruhut Sitompul tidak henti-hentinya menyenggol bakal calon presiden Anies Baswedan serta Partai Nasional Demokrat (NasDem). Kali ini Ruhut mengingatkan Anies dan NasDem soal etika berpolitik.
Itu disampaikan Ruhut menyikapi reaksi NasDem yang diingatkan Bawaslu soal adanya upaya mencuri start kampanye di balik safari politik Anies ke sejumlah daerah.
"Tolong diingat etika harus dijunjung tinggi dalam berpolitik jadi tidak menghalalkan semua cara," kata Ruhut melalui akun Twitternya @ruhutsitompul pada Sabtu (17/12/2022).
Ruhut juga menertawakan atas sikap NasDem yang malah menyerang balik Bawaslu. Ia mengingatkan kepada partai yang dipimpin Surya Paloh itu untuk sadar diri kalau mereka belum memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20 persen.
"Ha ha ha Nasdem, Bawaslu dilawan ingat masih bakal calon belum diatas 20 persen jadi baru calon Nasdem dan mendengar narasinya dan pergerakannya terang benderang sudah curi start," tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi secara tegas meminta semua bakal calon presiden maupun partai politik tidak melakukan kampanye terselubung maupun berkampanye di rumah ibadah.
Imbauan dari bawaslu ini memiliki tujuan guna bisa memastikan jika semua para kontestan diperlakukan adil dan setara, kemudian juga demi menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2022 agar kondisif.
Lebih lanjut Puadi turut memberi himbauan kepada para pejabat negara yang masih aktif agar tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik maupun calon yang diusung.
Puadi menilai safari politik yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini kurang etis sebab dinilai mencuri start kampanye capres.
Baca Juga: Kabar Surya Paloh Tak Diundang Jokowi ke Pernikahan Kaesang gegara Pilpres 2024, Ini Faktanya
"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Berita Terkait
-
Fakta-fakta Nama Warga Banyumas Dicatut Jadi Anggota Partai Garuda, Tuntut Ganti Rugi
-
Anies Baswedan Dituding Nyolong Panggung, Rocky Gerung: Politik Memang Begitu, Masa Nyolong APBN?
-
Elit PDIP Gerah Lihat Anies Baswedan Curi Start Kampanye: Tolong Etikanya!
-
Belum Jadi Capres Beneran, Bawaslu Imbau Anies Tak Gunakan Masjid Sebagai Ladang Kampanye
-
Partai Berkarya Daftar Gugatan ke Bawaslu
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana