Suara.com - Partai NasDem dan PKB sedang terlibat perdebatan panas. Perdebatan ini diawali dari pendapat Bacapres 2024 Partai NasDem Anies Baswedan yang menyentil pemerintah antikritik.
"(Tapi) kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh, 'Matiin kritiknya'. Tolong dong ditelepon jangan kritik lagi. Sebentar, itu sesungguhnya public education," ujar Anies di kanal YouTube R66 Newlitics, dikutip pada Selasa (20/12/2022).
Pernyataan itu tentu mendapat beragam respons, meski yang sangat disorot komentar dari Juru Bicara Muda DPP PKB Dira Martamin yang menyebut Anies terkena "sindrom Thanos".
"Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos. Merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar. Sehingga menuding pemerintahan antikritik," ujar Dira, Minggu (18/12/2022).
Dira menilai pemerintah selalu terbuka terhadap kritik. Dira memberi contoh Jokowi yang pernah meminta masyarakat aktif mengkritik pada Februari 2021, hingga mendorong oposisi untuk lebih kuat.
Pernyataan Dira kemudian ditanggapi lagi oleh Partai NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut Anies sudah biasa dicaci maki dan itu membuktikan bahwa Anies akan semakin kuat.
"Nggak apa-apa, Anies biasa dicaci maki. Semakin dicaci semakin kuat. Semakin diuji semakin mantap nilai kelulusannya. Itu penilaian dia yang bercampur hasut dan dengki. Kita nggak bisa melarang orang lain menilai apa," tutur Gus Choi, Minggu (18/12/2022).
Perdebatan inilah yang menjadi sorotan publik, termasuk ditanggapi oleh Pengamat Politik Hendri Satrio.
Dilihat di akun Twitter-nya, pengamat yang dikenal sebagai Hensat itu mempertanyakan sikap reaktif pemerintah, dalam hal ini diduga diwakili PKB, hingga menyebut Anies mengalami sindrom Thanos.
Baca Juga: Di Jateng Oke, Tapi Elektabilitas Ganjar Keok dari Anies di 3 Provinsi Pulau Jawa Ini
Hensat mengaku heran dengan sikap defensif pemerintah kalau memang mereka tidak merasa antikritik.
"Kenapa 'pemerintah' sensi kalo dibilang anti kritik? Kemudian bela diri sambil bilang pemerintah tidak anti kritik," kata Hensat, dikutip pada Selasa (20/12/2022).
"Gini ya, bila tidak anti kritik maka pemerintah sebaiknya dengarkan pendapat -anti kritik- itu dan perbaiki diri agar persepsi anti kritik tidak lagi menerpanya," imbuhnya.
Namun cuitan Hensat ini menimbulkan pro dan kontra lebih lanjut. Warganet menilai beberapa kali kritikan kepada pemerintah justru bersifat mencela.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Sebut Polarisasi Tidak Berarti Pecah: Selesai Pertandingan Lepas Seragam
-
Dinilai Jadi Antitesis Jokowi, Anies Akui Bakal Lanjutkan Pembangunan IKN, Asalkan Tetap Ada Hal ini
-
'Belum Masuk Masa Kampanye' Elite PAN Bela Safari Politik Anies Usai Disebut Bawaslu Curi Start
-
Anies Baswedan Buka-bukaan Alasan Koalisi Perubahan Gagal Deklarasi, Demi Tambah Partai Anggota?
-
'Anies Sedang Lumuri Muka dengan Sampah', Serangan Balik Ferdinand Hutahaean Soal Isu Pemerintah Anti Kritik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi