Suara.com - Nama Airlangga Hartarto yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (capres) Golkar hingga saat ini masih belum bisa menyaingin nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Merespons hal tersebut, Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyatakan tidak masalah dengan hal tersebut. Bahkan, jika banyak kader Golkar yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres. Menurutnya yang penting hari ini adalah dukungan partai terhadap sejumlah nama capres yang muncul.
"Jadi, sekarang mau bilang Ganjar Pranowo surveinya 100 persen, Anies 1.000 persen, Prabowo 500 persen, kalau enggak ada dukungan partai, bagaimana?" katanya seperti dikutip Warta Ekonomi-jaringan Suara.com.
Ia mengemukakan hal tersebut menanggapi survei yang dilakukan Charta Politica pada Jumat (23/12/2022). Dari survei yang dilakukan Charta Politika, Ganjar Pranowo dipilih sekitar 42,8 persen responden untuk menjadi presiden selanjutnya.
Menurut hasil survei Charta Politika Indonesia, pemilih PDIP, Golkar, dan PPP dominan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tercatat sejumlah 68,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar menjadi presiden. Kemudian, 37,3 persen pemilih Partai Golkar dan 27,8 persen pemilih PPP.
Maman mengemukakan, jika hasil survei tersebut sangat bergantung pada banyak faktor.
"Pemetaan survei tentunya banyak banget faktor-faktor," katanya.
Ia juga menilai hasil survei merupakan persepsi publik dan hanya menjadi salah satu referensi saja. Namun, dia bersikukuh pegangan Partai Golkar dalam mengusung calon presiden, yaitu dukungan partai.
"Selesai. Enggak kurang enggak lebih," ujarnya.
Baca Juga: Charta Politika yang Sebut Era Jokowi Lebih Baik dari SBY Dituding Beri Survei Keliru
Tak hanya itu, Maman menyatakan elektabilitas hasil lembaga survei merupakan syarat non-formal untuk memutuskan calon presiden.
"Jadi bagi kami, hasil survei terhadap ketua umum merupakan suatu proses dan dinamika berpolitik di Indonesia," tuturnya.
Meski demikian, Maman menilai hasil tersebut juga harus dihargai dan dihormati.
"Akan tetapi, belum tentu dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan saja dalam mengambil keputusan. Jadi, saya pikir sesederhana itu saja," kata dia.
Dia mengatakan aspek formal, yakni persyaratan presidential threshold 20 persen, lebih penting untuk dipikirkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
Tenggak Miras di Pinggir Jalan, Sekelompok Pemuda di Jaktim Diamankan saat Diduga Siap Tawuran
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok