Suara.com - Nama Airlangga Hartarto yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (capres) Golkar hingga saat ini masih belum bisa menyaingin nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Merespons hal tersebut, Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyatakan tidak masalah dengan hal tersebut. Bahkan, jika banyak kader Golkar yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres. Menurutnya yang penting hari ini adalah dukungan partai terhadap sejumlah nama capres yang muncul.
"Jadi, sekarang mau bilang Ganjar Pranowo surveinya 100 persen, Anies 1.000 persen, Prabowo 500 persen, kalau enggak ada dukungan partai, bagaimana?" katanya seperti dikutip Warta Ekonomi-jaringan Suara.com.
Ia mengemukakan hal tersebut menanggapi survei yang dilakukan Charta Politica pada Jumat (23/12/2022). Dari survei yang dilakukan Charta Politika, Ganjar Pranowo dipilih sekitar 42,8 persen responden untuk menjadi presiden selanjutnya.
Menurut hasil survei Charta Politika Indonesia, pemilih PDIP, Golkar, dan PPP dominan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tercatat sejumlah 68,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar menjadi presiden. Kemudian, 37,3 persen pemilih Partai Golkar dan 27,8 persen pemilih PPP.
Maman mengemukakan, jika hasil survei tersebut sangat bergantung pada banyak faktor.
"Pemetaan survei tentunya banyak banget faktor-faktor," katanya.
Ia juga menilai hasil survei merupakan persepsi publik dan hanya menjadi salah satu referensi saja. Namun, dia bersikukuh pegangan Partai Golkar dalam mengusung calon presiden, yaitu dukungan partai.
"Selesai. Enggak kurang enggak lebih," ujarnya.
Baca Juga: Charta Politika yang Sebut Era Jokowi Lebih Baik dari SBY Dituding Beri Survei Keliru
Tak hanya itu, Maman menyatakan elektabilitas hasil lembaga survei merupakan syarat non-formal untuk memutuskan calon presiden.
"Jadi bagi kami, hasil survei terhadap ketua umum merupakan suatu proses dan dinamika berpolitik di Indonesia," tuturnya.
Meski demikian, Maman menilai hasil tersebut juga harus dihargai dan dihormati.
"Akan tetapi, belum tentu dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan saja dalam mengambil keputusan. Jadi, saya pikir sesederhana itu saja," kata dia.
Dia mengatakan aspek formal, yakni persyaratan presidential threshold 20 persen, lebih penting untuk dipikirkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi