Suara.com - Kubu Sambo kini menaruh perhatian pada status justice collaborator (JC) yang diberikan LPSK kepada Bharada E atau Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Adapun sosok pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Febri Diansyah memberikan 'serangan' kepada Richard dengan mencecar apakah status justice collaborator yang ia miliki sesuai dengan pasal yang kini disangkakan kepadanya.
"Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk Pasal 340 atau Pasal 338 (KUHP)?," tanya Febri di persidangan.
Senada dengan pertanyaan Febri, sosok ahli hukum pidana, Mahrus Ahli juga dihadirkan dalam sidang tersebut dan menjelaskan bahwa status JC hingga kini tidak dapat digunakan dalam kasus pembunuhan, terlebih pembunuhan berencana.
"Persoalannya itu adalah karena di Pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu." jelas Mahrus.
"Pembunuhan tidak ada di situ (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)," ujar Mahrus.
Menilik kembali syarat mejadi Justice Collaborator
Berkat 'serangan' dari kubu Sambo tersebut, publik kini mulai kembali mencari tahu dan menilik syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak menjadi justice collaborator.
Mengutip penjelasan Hasanudin, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Muda) yang dirilis melalui laman LSC Badan Pembinaan Hukum Nasional, kehadiran JC diatur dalam beberapa peraturan yakni UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower).
Baca Juga: Sartini PRT Sambo Sebut Putri Candrawathi Tampak Baik-baik Saja Satu Hari Pasca Brigadir Yosua Tewas
JC juga diatur dalam Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK, serta Menteri Hukum dan HAM tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011.
Hasanudin juga menyebutkan beberapa syarat agar seorang tersangka dapat mengajukan diri sebagai seorang JC yakni sebagai berikut:
- Tersangka bukan merupakan pelaku utama dan mempunyai informasi yang sangat penting untuk mengungkap kasus secara terbuka,
- Tersangka jelas mengakui perbuatannya,
- Tersangka memberikan informasi yang penting dan tidak terbelit-belit,
- Tersangka berjanji tidak akan melarikan diri dari proses persidangan,
- Tersangka bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan,
- Tersangka siap membuka fakta hukum serta keterangan yang diperlukan dihadapan sidang pengadilan.
Lebih lanjut, status JC yang diajukan perlu ditinjau oleh hakim.
Berkaca dari kasus Richard Eliezer, status JC yang diberikan kepadanya kini tengah menunggu keputusan hakim.
"Nanti hakim akan putuskan di dalam putusannya apakah Bharada E penuhi syarat sebagai justice collaborator," jelas Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi.
Kontributor : Armand Ilham
Tag
Berita Terkait
-
Sartini PRT Sambo Sebut Putri Candrawathi Tampak Baik-baik Saja Satu Hari Pasca Brigadir Yosua Tewas
-
Ferdy Sambo Beberkan Maksud Sempat Bilang Kejadian Pelecehan ke Istrinya di Magelang Hanya Ilusi
-
Kesaksian Anak Buah, Ferdy Sambo Bilang Kejadian Di Magelang Hanya Ilusi Belaka
-
Putusan Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso jadi Alat Bukti Kubu Sambo, Jaksa Mesam-mesem di Sidang
-
Profil Albert Aries, Saksi Sukarela Bharada E yang Punya Jabatan Mentereng
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
Terkini
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith