Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai kehadiran FX Hadi Rudyatmo dan melakukan pertemuan dengan Jokowi di istana memiliki makna tersendiri.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, FX Rudy bertemu dengan Jokowi selama satu jam di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/12/2022).
Tak sedikit yang menilai pertemuan FX Rudy dengan Rocky Gerung ada kaitannya dengan isu reshuffle menteri dari Partai NasDem.
Sementara Rocky Gerung mengaitkan pertemuan tersebut dengan sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
FX Rudy sendiri sempat dipanggil PDI Perjuangan karena memberikan pernyataan dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di Pilpres 2024.
Buntutnya, FX menerima hukuman dari internal PDIP dan sekaligus memberikan klarifikasi terkait pernyatannya tersebut.
"Pak FX Rudy itu kan dia adalah pendukung Ganjar pranowo gitu, Dan kemarin dia kan sempat dipanggil oleh DPP PDIP dan dia diberi teguran sangat keras terkait dukungannya ke Ganjar," kata Rocky.
Lantas, Rocky Gerung menyebut pertemuan FX Rudy dengan Jokowi menujukkan tanda ketegangan antara Jokwi dengan Megawati.
Selain itu, pertemuan itu dinilai bisa membawa keuntungan tersendiri untuk Ganjar, karena diduga dapat back-up dari Jokowi.
Baca Juga: Terlalu Banyak Gembar-gembor, PDIP: Kalau Mau Reshuffle Ya Reshuffle Aja
“Ini tetap saja menunjukkan ada ketegangan antara hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yaitu artinya kalau FX masuk (ke kabinet), itu kapasitas Ganjar untuk bersaing dengan lain makin tinggi karena di backup oleh orang yang secara strategis sebetulnya diijinkan (oleh Presiden Jokowi),” ungkapnya.
Rocky juga mengungkap bahwa, apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebenarnya cuma prank kepada PDIP.
“Ya itu istana lagi mainin isu kemaren, soal kader Perindo yang katanya masuk kabinet itu buat nge-prank NasDem, sekarang pertemuan dengan FX Rudi untuk ngeprank PDIP,” kata Rocky.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Terlalu Banyak Gembar-gembor, PDIP: Kalau Mau Reshuffle Ya Reshuffle Aja
-
Pertemuan Presiden Jokowi dengan FX Rudyatmo, Mau nge-Prank PDIP?
-
Isu Jabatan Jokowi Diperpanjang, Pengamat: Itu Rayuan Surga! Hanya Malaikat yang Menolak
-
Kalau Ingin Ulangi Kejayaan 2014 dan 2019, PDIP Bakal Kuat Jika Merapat ke KIB
-
Sering Kali Disebut Pacatan Jokowi, 'Terlalu Lurus' Jadi Alasan Rizal Ramli Diganti Luhut Binsar?
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Viral Pajero Pelat Dinas Polri "Tot Tot Wuk Wuk" di Bandung Ternyata Bukan Polisi, Kini Diamankan!
-
Profil 4 Pemeran Film Dirty Vote II o3, Rekam Jejak Pendidikan Prestisius
-
Teror Mengancam Putra Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Imbas Kritik Anggaran
-
Kejaksaan Agung Amankan Rp 13,25 Triliun dari Korupsi CPO, Lahan Sawit Jadi Jaminan
-
Perkuat Transformasi Digital, Bank Mandiri Raih Gelar Best Bank in Indonesia versi Global Finance
-
Soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Ngaku Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Peringati Ulang Tahun ke-61, Bahlil dan Jajaran Elite Golkar Berziarah ke TMP Kalibata
-
Batal Diperiksa Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Mendadak Sakit
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Arah Baru Kebijakan Fiskal Makin Berpihak ke Daerah
-
Disaksikan Prabowo, Kejagung Pamer Uang Sitaan Rp 13 Triliun Kasus CPO