Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat melemparkan sinyal akan melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Sinyal itu rupanya membuat geger beberapa partai politik, apalagi setelah menteri NasDem digadang-gadangkan bakal menjadi sasaran perombakan sang presiden.
Isu itu sendiri semakin kuat usai beberapa kader PDIP tampak memberi dukungan. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Ideologi PDIP, Djarot Syaiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tak cuma Djarot, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga menambah panas komentar Djarot. Ia bahkan secara spesifik menilai kinerja Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo tidak memuaskan.
Semakin frontal, Hasto turut menyinggung deklarasi calon presiden dari NasDem kepada Anies Baswedan. Deklarasi itu dianggapnya sebagai pemicu awal adanya perbedaan prinsip politik.
Atas dasar itu, Hasto menyentil seharusnya partai politik terkait memiliki kesadaran untuk menarik diri dari pemerintahan Jokowi, mengingat sosok yang diusung dinilai merupakan oposisi dari pemerintahan.
Situasi itu pun ditanggapi Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak sampai hati melakukan reshuffle pada menteri NasDem.
Ini karena keputusan NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan, secara tidak langsung merupakan bentuk buah simalakama untuk Jokowi. Pasalnya jika presiden tetap nekat melakukan reshuffle menteri NasDem, maka hal itu bisa menjadi bumerang karena membuat partai yang diketuai Surya Paloh semakin bebas.
"Kalau dia (Presiden Jokowi) reshuffle (menteri NasDem), tentu saja ini akan 'memuluskan' jalannya NasDem beserta Anies untu semakin besar, karena dia akan bergerak leluasa. Apalagi Anies ini simbol oposisi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Sabtu (31/12/22).
Adib juga menyoroti terkait tekanan PDIP soal reshuffle kepada Jokowi lewat para elit partai. Aksi itu justru semakin menunjukkan bahwa PDIP dan Nasdem semakin memperlihatkan kerenggangannya pasca mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Baca Juga: Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Sebut Jokowi Telah 'Mengangkangi' DPR RI
Terlepas dari itu, Adib mengingatkan bahwa isu reshuffle masih hanya sebatas perbincangan. Ini karena Jokowi masih menganggap tekanan PDIP untuk reshuffle menteri NasDem sebagai angin lalu.
"Ini yang saya lihat, bahwa tekanan PDIP belum kuat. Sampai hari ini Pak Jokowi juga masih tidak mau me-reshuffle, masih dianggap angin lalu," tambahnya.
Adib melanjutkan, sejauh ini Presiden Jokowi berada dalam posisi yang serba dilema. Terlebih jika nekat melakukan reshuffle, maka Jokowi berpotensi dicap sebagai petugas partai yang mudah diarahkan.
Sementara itu, jika Jokowi mengurungkan reshuffle, sang presiden bakal dinilai sebagai pemimpin yang kurang tegas. Kendati demikian, Jokowi tetap dinilai tidak akan melakukan reshuffle pada menteri Nasdem.
"Jokowi tidak akan mereshuffle NasDem, karena NasDem memang dibiarkan, Nasdem akan dibuat 'bebek lumpuh' dalam kabinet. NasDem dibiarkan saja di dalam kabinet, tidak diberikan porsi utuh," nilai Adib.
"Tetapi di 2024 nanti, Nasdem akan punya catatan-catatan tersendiri, karena memang kalau misalnya Nasdem di reshuffle, akan semakin membesarkan Nasdem dan Anies Baswedan," sambungnya.
Berita Terkait
-
Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Sebut Jokowi Telah 'Mengangkangi' DPR RI
-
Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
-
Baru Diterbitkan Kemarin, YLBHI Bingung Dokumen Perppu Cipta Kerja Malah Gaib
-
Ketua Nahyan Nongol Lagi, Aksinya di Depan Bobby Nasution Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Publik Dibuat Debat Panas, Pro Kontra Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional