Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat melemparkan sinyal akan melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Sinyal itu rupanya membuat geger beberapa partai politik, apalagi setelah menteri NasDem digadang-gadangkan bakal menjadi sasaran perombakan sang presiden.
Isu itu sendiri semakin kuat usai beberapa kader PDIP tampak memberi dukungan. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Ideologi PDIP, Djarot Syaiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tak cuma Djarot, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga menambah panas komentar Djarot. Ia bahkan secara spesifik menilai kinerja Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo tidak memuaskan.
Semakin frontal, Hasto turut menyinggung deklarasi calon presiden dari NasDem kepada Anies Baswedan. Deklarasi itu dianggapnya sebagai pemicu awal adanya perbedaan prinsip politik.
Atas dasar itu, Hasto menyentil seharusnya partai politik terkait memiliki kesadaran untuk menarik diri dari pemerintahan Jokowi, mengingat sosok yang diusung dinilai merupakan oposisi dari pemerintahan.
Situasi itu pun ditanggapi Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak sampai hati melakukan reshuffle pada menteri NasDem.
Ini karena keputusan NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan, secara tidak langsung merupakan bentuk buah simalakama untuk Jokowi. Pasalnya jika presiden tetap nekat melakukan reshuffle menteri NasDem, maka hal itu bisa menjadi bumerang karena membuat partai yang diketuai Surya Paloh semakin bebas.
"Kalau dia (Presiden Jokowi) reshuffle (menteri NasDem), tentu saja ini akan 'memuluskan' jalannya NasDem beserta Anies untu semakin besar, karena dia akan bergerak leluasa. Apalagi Anies ini simbol oposisi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Sabtu (31/12/22).
Adib juga menyoroti terkait tekanan PDIP soal reshuffle kepada Jokowi lewat para elit partai. Aksi itu justru semakin menunjukkan bahwa PDIP dan Nasdem semakin memperlihatkan kerenggangannya pasca mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Baca Juga: Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Sebut Jokowi Telah 'Mengangkangi' DPR RI
Terlepas dari itu, Adib mengingatkan bahwa isu reshuffle masih hanya sebatas perbincangan. Ini karena Jokowi masih menganggap tekanan PDIP untuk reshuffle menteri NasDem sebagai angin lalu.
"Ini yang saya lihat, bahwa tekanan PDIP belum kuat. Sampai hari ini Pak Jokowi juga masih tidak mau me-reshuffle, masih dianggap angin lalu," tambahnya.
Adib melanjutkan, sejauh ini Presiden Jokowi berada dalam posisi yang serba dilema. Terlebih jika nekat melakukan reshuffle, maka Jokowi berpotensi dicap sebagai petugas partai yang mudah diarahkan.
Sementara itu, jika Jokowi mengurungkan reshuffle, sang presiden bakal dinilai sebagai pemimpin yang kurang tegas. Kendati demikian, Jokowi tetap dinilai tidak akan melakukan reshuffle pada menteri Nasdem.
"Jokowi tidak akan mereshuffle NasDem, karena NasDem memang dibiarkan, Nasdem akan dibuat 'bebek lumpuh' dalam kabinet. NasDem dibiarkan saja di dalam kabinet, tidak diberikan porsi utuh," nilai Adib.
"Tetapi di 2024 nanti, Nasdem akan punya catatan-catatan tersendiri, karena memang kalau misalnya Nasdem di reshuffle, akan semakin membesarkan Nasdem dan Anies Baswedan," sambungnya.
Berita Terkait
-
Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Sebut Jokowi Telah 'Mengangkangi' DPR RI
-
Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
-
Baru Diterbitkan Kemarin, YLBHI Bingung Dokumen Perppu Cipta Kerja Malah Gaib
-
Ketua Nahyan Nongol Lagi, Aksinya di Depan Bobby Nasution Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Publik Dibuat Debat Panas, Pro Kontra Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga
-
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Silmy Karim, Sita Dokumen hingga Uang Tunai
-
Disorot Karena Urusi Begal, KSAD TNI: Begal Takut Lihat Tentara!
-
KSP Dudung Abdurachman Ungkap Nasib Motor Listrik BGN Senilai Rp1,03 Triliun
-
Pramono Ancam Blacklist Pelaku Vandalisme Lift JPO Lenteng Agung
-
BMKG Prediksi Jakarta Kian Gerah pada September-Oktober Akibat Musim Kemarau dan El Nino
-
Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas