Suara.com - Figur calon presiden dari PDI Perjuangan digadang-gadang akan berperan besar dalam penentuan peta koalisi untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal ini diungkap oleh Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi yang mengatakan bahwa saat ini beberapa partai dan kekuatan politik masih memilih diam dan melihat-lihat peluang yang paling banyak menguntungkan mereka. Alhasil, peta politik pun saat ini masih belum bergerak.
"Peta politik pilpres belum bergerak karena semua kekuatan politik masih dalam posisi 'white and see'. Oleh karena itu, kartu pilpres memang masih di pegang oleh PDIP. Hal ini bukan persoalan karena PDIP sebagai partai yang berkuasa atau menjadi pemenang pemilu, akan tetapi soal figur siapa yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo atau Puan Maharani," kata Ahmad Atang, di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan pandangan itu, terkait peluang koalisi partai banteng pada Pilpres 2024 menjelang pengumuman Capres asal PDI Perjuangan pada 2023.
Menurut dia, publik sedang menunggu kejutan yang dibuat PDI Perjuangan, apakah memilih Ganjar Pranowo karena tingkat penerimaan yang tinggi oleh masyarakat atau memilih Puan Maharani karena kepentingan struktural partai.
"Apapun pilihan PDI Perjuangan tentu mempunyai konsekuensi politik. Karena itu siapapun yang dipilih PDIP akan membuat peta politik pilpres akan berubah," katanya.
Dia mengatakan, jika PDIP memilih Puan Maharani sebagai capres maka sangat mungkin tidak ada partai yang mau berkoalisi dengan PDIP karena tidak ada garansi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.
Pada titik ini, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan pecah dan memilih mitra koalisi sendiri. Maka Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP bisa merapat ke Nasional Demokrat (Nasdem).
Namun sebaliknya, jika PDIP memilih Ganjar Pranowo maka sangat mungkin KIB akan bergabung dengan PDI Perjuangan dengan jaminan calon wakil presiden ditentukan oleh partai mitra koalisi.
"Dengan demikian, figur capres dari PDI Perjuangan akan sangat menentukan peta koalisi," kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Dia menambahkan, PDIP tidak mungkin mendukung figur lain selain Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. "Hanya saja memilih salah satu pasti punya implikasi dan menurut saya, PDIP meminimalisir implikasi sekecil mungkin untuk meraih kemenangan," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia menjelang penetapan capres, PDI Perjuangan mesti mendamaikan dirinya dengan menghindari politik belah bambu yang selama ini diperlihatkan ke publik antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
"Antara Ganjar dan Puan tentu punya basis pendukung sehingga dengan cara ini, siapapun yang didukung semua pihak punya kontribusi kemenangan, katanya menambahkan. [Antara]
Berita Terkait
-
Usai Tonton Film Dokumenter, Anies Cerita Soal Erosi Demokrasi: Kuasai Wasit, Singkirkan Lawan hingga Ganti Aturan
-
Raja Tanpa Mahkota, Nasib Golkar Bak Timnas Argentina Jika Naturalisasi Ganjar dari PDIP
-
Golkar Dibisiki Agar Sat Set Bajak Ganjar Pranowo, 'Biar PDIP Dukung Puan Maharani'
-
CEK FAKTA: Benarkah Khofifah Dijemput Paksa KPK Demi Jegal Anies di Pilpres 2024?
-
Megawati Ingatkan Ganjar soal Banjir Sejak 2 Tahun Lalu: Kalau Masih Dengerin Saya...
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK