Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya yang mendengar hal tersebut langsung mengungkapkan potensi Anies untuk membentuk poros koalisi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Willy terlihat menganalogikan Anies selayaknya calon pengantin yang tengah menimbang bibit, bebet, bobot untuk pasangannya kelak.
"Galau itu manusiawi aja. Kalau pengantin yang gagah itu banyak orang yang kepengin. Siapa orang yang nggak kepengin sama Anies Baswedan? Ya jangan-jangan nanti Mbak Puan juga pengin," tutur Willy.
Pernyataan ini pun ditanggapi dengan tawa politikus PDIP Masinton Pasaribu yang juga hadir sebagai narasumber.
"Justru kita balik. Jadi ini anak daranya (pengantin perempuannya) yang sangat manis, sangat cantik, banyak cowok yang ingin memikat," seloroh Masinton, seolah menegaskan PDIP memang akan mencalonkan Puan tahun 2024 mendatang.
Namun Masinton juga terang-terangan mengaku bahwa Anies belum memenuhi kriteria PDIP untuk menjadi pendamping Puan.
"Orang kalau mau cari cowok juga mana sih yang memenuhi kriteria, gitu kan? Mungkin belum (memenuhi kriteria),"
Hal yang sama juga ditekankan oleh Adi. "Menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu sangat mustahil bagi saya. Hil yang mustahal, jaraknya terlampau jauh," jelas Adi.
"Untuk saya koalisi Anies dan Puan itu sangat mustahil, dan saya tidak akan mengedit statement ini," tegasnya.
Baca Juga: '2023 Waktu yang Tepat' KIB Disarankan Segera Umumkan Kandidat Capres
Hal ini, menurut Adi, tidak lepas dari semangat pencalonan Anies oleh Partai NasDem untuk menyaingi dominasi PDIP yang kini turut digawangi Puan.
Selain itu karena basis pemilih Anies dan Puan yang pada dasarnya sangat berbeda satu sama lain sehingga suaranya rawan dicuri calon lain jika nekat disatukan.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Anies Baswedan dan Puan Maharani bakal maju sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024 adalah keliru.
Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks kategori konten menyesatkan
Berita Terkait
-
'2023 Waktu yang Tepat' KIB Disarankan Segera Umumkan Kandidat Capres
-
Anies Makin 'Terjun Bebas', Ganjar dan Prabowo Kini Kecipratan Wangi Kepuasan Publik ke Jokowi Naik
-
Elite NasDem Pede Soal Kualitas Tiga Menterinya yang Terancam Didepak dari Kabinet Jokowi: Publik Tak Meragukan!
-
Pantas Tak Berhenti Serang Anies Baswedan, Ternyata Fahri Hamzah Dukung Sosok Ini Jadi The Next Jokowi?
-
Anies Bisa Gagal Jadi Capres Jika Cawapresnya Bukan Sosok ini, Pakar: Tanpa Dia, Dua Partai Tak Bisa Nyalon
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden