Suara.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies bersama Partai NasDem sudah dilakukan.
Namun komitmen Partai NasDem untuk mengusung Anies di Pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refly Harun.
Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies.
"Pertama, bujuk kembali NasDem ke kubu Istana," tutur Refly, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/1/2023).
Blak-blakan Refly menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh Istana. Apa alasannya?
"Kelihatannya belum tentu dikatakan tidak berhasil, karena pernyataan-pernyataan tokoh NasDem ingin menyatakan 'nggak pateken' kalau seandainya Anies tidak jadi calon," terang Refly.
"'Kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak pateken (tidak masalah)', begitulah analisisnya," sambungnya.
Bahkan yang lebih liar, Refly juga menduga bisa jadi deklarasi Partai NasDem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies, termasuk dengan kini tegas menolak Partai Demokrat menawarkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi wakil Anies.
"Bisa jadi NasDem menolak kalau (AHY jadi) wapresnya Anies. Tapi orang akan bertanya, ini jangan-jangan NasDem juga ikut menjadi skenario menggagalkan Anies. Pura-pura mendukung tapi ternyata ujungnya menggagalkan. We don't know exactly, karena begitulah politik," tegas Refly.
Baca Juga: Cak Imin Minta Ulama Terbitkan Fatwa Hukum untuk Warga Penerima 'Amplop' di Pemilu 2024
Selain membujuk Partai NasDem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refly menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di Pemilu 2024.
Pada intinya, menurut Refly, Istana akan menggagalkan terbentuknya Koalisi Perubahan sehingga Anies batal menembus presidential threshold sebesar 20 persen.
"(Seperti) membujuk Partai Demokrat keluar dari koalisi Anies, (lalu) menawarkan PKS gabung ke kubunya Prabowo misalnya, tapi kelihatannya ini agak lemah. Yang keempat, yang pasti akan dikerjakan adalah menghalangi partai lain bergabung dengan koalisi Anies," ujar Refly.
Berita Terkait
-
Klaim Selalu Tiga Besar, Cak Imin Pasang Target PKB Kalahkan Gerindra di Posisi Runner Up Pemilu 2024
-
KPK Sambut Soal Dugaan Korupsi Bansos Era Anies, Heru Budi: Nggak Bisa...
-
CEK FAKTA: PDIP Sepakat Usung Megawati untuk Lawan Anies di Pilpres 2024, Benarkah?
-
Jika Mau, Jokowi Bisa Percepat Deklarasi Bersama Pencapresan Anies Baswedan dan Wakilnya
-
Demokrat Diisukan 'Khianati' Koalisi Perubahan, AHY Pasang Badan: Kami yang Pertama Menginisiasi!
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta