Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate turut dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.
Plate juga disebut-disebut berpeluang menjadi tersangka, meski belakangan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi belum dapat memastikan.
Namun kasus itu disebut menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk membersihkan kader partai Nasdem dari kabinet kerjanya. Hal itu diduga buntut keretakan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi. Dipicu Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
"Kalau berbicara momentum, ini adalah momentum bersih-bersih dari Nasdem. Persoalan karena prestasi atau politis itu bisa dicari alasannya," kata pengamat komunikasi politik, Dedi Kurnia Syah kepada Suara.com pada Rabu (15/2/2023).
Dedi menyebut momentum bersih-bersih Nasdem dari kabinet Jokowi sudah menjadi agenda. Meskipun menurutnya persoalan dugaan korupsi BTS Kominfo diduga sudah lama terjadi.
"Dan itu saya kira tidak keliru, karena sebenarnya presiden tanpa momentum ini pun melakukan reshuffle sah-saha saja. Terlebih memang Kominfo sepanjang kepemimpinan Jhonny G Plate itu tidak terlalu signifikan membantu pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan hal sifatnya komunikasi dan informasi," ujar Dedi.
Informasi yang diterima Suara.com dari lingkaran Istana Negara, ada dua nama yang menjadi kandidat pengganti Plate, yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Namun, Teten dimintakan menjadi Ad Interim Menkominfo, ancang-ancang Plate dijadikan tersangka.
Dedi menyatakan, dibanding Teten, Wishnutama lebih baik menggantikan Plate sebagai Menkominfo. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tidak berafiliasi dengan partai partai politik manapun.
"Dia tidak terbukti memiliki afiliasi politik. Kenapa begitu, karena di Kominfo itu asetnya sangat besar sekali, sehingga aktivitas-aktivitas politik itu bisa saja dimanfaatkan berkaitan dengan penempatan siapa yang berkuasa. Wishnutama minimal bebas dari prasangka itu," terangnya.
Baca Juga: Vonis Penjara Bharada E Lebih Ringan Dibanding Tuntutan Jaksa, Kejagung Bakal Banding?
Sedangkan Teten Masduki, menurut Dedi, secara kinerja selama menahkodai Kementerian Koperasi dan UKM tidak ada yang signifikan dari capaiannya.
"Dia juga politisi, begitu ya. Saya kira track record-nya juga sejauh ini juga tidak begitu baik, dalam pandangan kinerja. Artinya biasa saja ya," kata Dedi.
"(Sedangkan Wishnutama) memiliki tanda-tanda punya pondasi yang cukup kuat. Jadi kalau pilihannya kedua itu, Wishnutama jauh lebih siap, dibanding Teten Masduki," imbuhnya.
Namun demikian, menurut Dedi, dengan melihat posisi Nasdem dari awal Jokowi menjadi presiden, seharusnya posisi Plate digantikan para anak buah Surya Paloh.
"Artinya kalau mau adil, kalau Jhonny G Plate keluar karena faktor rasuah mau tidak mau yang harus meneruskan adalah kader Nasdem. Dan di Nasdem saya kira banyak sekali," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga
-
Bantah Laporan Awal, Polda Sulsel Pastikan Bripda Dirja Tewas Akibat Penganiayaan
-
Menuju Piala Dunia 2026, DPR Minta Pengunduran Diri Dirut TVRI Tak Ganggu Stabilitas dan Kinerja
-
Terobos dan Rusak Portal JLNT Casablanca, 11 Motor Diamankan Polisi
-
Stunting Jadi Prioritas, Semarang Intervensi Gizi 78 Ribu Remaja dan Pantau 60 Ribu Balita
-
Membaca Amarah Publik pada Dwi Sasetyaningtyas Alumni LPDP: Selesai Kontrak, Selesai Loyalitas?
-
Apes! Pria Ini Kehilangan Mobil Gara-Gara Mabuk dan Ketiduran di Pinggir Jalan
-
Saksi Ungkap Transaksi Rp 809 Miliar ke Gojek, GoTo Tegaskan Dana Kembali ke Kas
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra