Suara.com - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga memasuki Papua Nugini secara ilegal pada pelariannya sebagai buronan kasus penerimaan suap dan gratifikasi proyek Kabupaten Mamberamo.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Ricky Ham Pagawak masuk ke Papua Nugini lewat jalur tikus.
"Dugaannya, bukan melalui jalur resmi. Dia melalui jalur, jalan tikus," kata Alu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/2/2023) kemarin.
Ricky Ham Pagawak berhasil ditangkap pada Minggu (19/2/2023), setelah penyidik KPK mendapat informasi yang bersangkutan kembali ke Papua. Dia akhirnya ditangkap di sebuah rumah yang dikelilingi pagar tinggi di kawasan Abepura.
Ali mengunkap detik-detik penangkapannya. Awalnya penyidik KPK bersama Direktorat Pidana Umum Polda Papua mendatangi rumah persembunyian Ricky Ham Pagawak.
"Kami kedor-kedor dengan baik-baik, ternyata kemudian tidak ada respon. Tapi kami yakin bahwa ada RHP (Ricky Ham) di dalam," sebut Ali.
Akhirnya penyidik memaksa masuk dengan mendobrak pintu. Benar, Ricky Ham Pagawak berada di dalam.
"Saat itu dia sedang duduk. Dan kemudian kaget, ada tim dari KPK masuk dan kami serahkan surat penangkapan, surat penyidikannya dan administrasi lainnya, kemudian dia kooperatif," kata Ali.
Saat ditangkap, penyidik menemukan uang tunai senilai jutaan rupiah dan telepon genggam.
"Nominalnya nanti kami konfirmasi lagi, karena tahu itu memang ada uang rupiah, ya jutaan," sebut Ali.
Selanjutnya Ricky Ham Pagawak diterbangkan dari Papua ke Jakarta. Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pada Senin (20/1/2023) kemarin.
Temuan KPK yang bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 200 miliar. Sementara penyidik baru dapat menyita asetnya senilai Rp 16 miliar yang terdiri dari bangunan-tanah, dan uang tunai milyaran rupiah.
Lebih lanjut, Ricky Ham Pagawak dilakukan penahanan selam 20 hari kedepan terhitung sejak 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2023.
Atas perbuatannya, Ricky Ham Pagawak dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Berita Terkait
-
Perlakukan Khusus KPK Ke Lukas Enembe: Siapkan Menu Umbi-umbian, Kesehatan Dicek 4 Kali Sehari
-
Detik-detik Penangkapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Kaget Tiba-tiba Penyidik KPK Masuk Rumahnya
-
KPK Baru Sita Rp16 Miliar Aset Bupati Mamberamo Tengah dari Rp200 Miliar Hasil Suap dan Gratifikasi
-
CEK FAKTA: Jokowi Resmi Bubarkan KPK dan Bentuk Satgasus Pengusutan Koruptor, Benarkah?
-
Erick Thohir dan Kakaknya Diduga Terseret Kasus Investasi Telkomsel di GoTo Yang Dituduh Melanggar UU Tipikor: Apa yang Terjadi?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung