Suara.com - Sekitar 5 ribu buruh dari berbagai elemen bakal menggeruduk Gedung DPR RI, pada Selasa (28/2/2023) siang. Selain buruh, kelompok tani hingga mahasiswa ikut turun gunung untuk mendukung aksi ini.
"Yang datang 5 ribu buruh, tani, dan mahasiswa," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, saat dikonfirmasi awak media, Selasa.
Dewi menyebut, dalam aksi kali ini, pihaknya melakukan penolakan tentang Undang-undang Cipta Kerja. Meski demikian, Dewi belum menyampaikan mendetail soal tuntutannya.
Sementara, aksi yang diagendakan pada pukul 11.00 WIB, namun pantauan Suara.com, hingga pukul 12.20 WIB, rombongan buruh dan mahasiswa belum terlihat di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, ribuan personel gabungan telah disiagakan dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi Undang-undang Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Tronoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel tersebut terdiri dari Satgasda, anggota Reserse, dan perbantuan dari Mabes Polri, TNI, dan Pemda.
"Satgasda 2.437 personel, Reskrim 345 personel, dan perbantuan dari TNI dan Pemda ada 816 personel. Total ada 3.598 personel," kata Trunoyudo, saat dikonfirmasi Selasa.
Trunoyudo mengatakan pengamanan bakal dilakukan di sekitaran Gedung DPR RI. Hal ini untuk membuat jalannya demonstrasi berjalan tertib serta tidak disusupi oleh oknum sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, beredar aksi seruan demontrasi yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
"Merespon situasi di atas, kami dari gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia yang terdiri dari ratusan organisasi buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan rakyat akan melakukan aksi pendudukan Gedung DPR RI hingga Pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja,” tulis undangan seruan aksi tersebut.
Demontrasi sendiri direncanakan bakal digelar di depan Gedung DPR RI, pada Selasa, pada pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Berita Terkait
-
Massa Mahasiswa, Buruh hingga Petani Geruduk DPR, Demo Tolak Perppu Cipta Kerja Dijaga Ketat Ribuan Aparat TNI-Polri
-
Respon Unsoed Mahasiswanya Meninggal saat Mendaki Gunung Slamet
-
Kronologi Pelecehan Seksual Unand, Tersangka Pura-pura Menginap di Kos Calon Korban
-
2 Sejoli Mahasiswa Kedokteran Unand Akui Lecehkan Temannya, Satgas PPKS: Kami Sudah Periksa Pelaku dan Korban
-
Dipungut tanpa Landasan Hukum, Dana SPI Unud Mestinya Dikembalikan ke Orang Tua Mahasiswa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem Besok, Pramono Anung Kebut Pengerukan Kali dan Modifikasi Cuaca
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati