Suara.com - Beredar narasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan becking dari ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo. Lembaga antirasuah itu juga bahkan disebut ikut menyembunyikan pajak milik Rafael Alun agar bebas dari pajak.
Narasi tersebut dibagikan oleh akun YouTube bernama Pilihan Rakyat yang diunggah melalui video pada Senin, 27 Februari 2023. Hingga berita ini dipublikasikan, video itu telah disaksikan 3,6 ribu kali oleh pengguna YouTube.
Dalam narasinya, akun ini membagikan judul beserta sampul video yang seolah-olah menarasikan KPK sebagai becking Rafael Alun.
Tak hanya itu, akun ini juga menyebut aksi KPK membantu Rafael membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut turun tangan.
Adapun narasi yang tertulis dalam judul video sebagai berikut:
"MAHFUD MD TURUN TANGAN, BONGKAR HARTA KEKAYAAN AYAH DANDY - KPK MAIN MATA DENGAN IRJEN PAJAK !?"
Sedangkan judul dalam thumbnail video berikut ini:
"KPK BECKING AYAH MARIO DANDY SEMBUNYIKAN ASET AGAR BEBAS PAJAK, TERNYATA..."
Lantas benarkah narasi KPK jadi becking Rafael Alun?
Baca Juga: CEK FAKTA: Bareskrim Polri Digeruduk Massa, Tuntut Megawati Dipenjara, Benarkah?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran, kabar KPK menjadi becking ayah Mario Dandy dan turut serta membantu untuk menyembunyikan aset kekayaan pegawai Direktor Jenderal Pajak (DJP) itu agar bebas pajak adalah tidak benar.
Faktanya saat isi video didengarkan, tidak ada informasi kredibel tentang KPK yang membantu Rafael Alun menyembunyikan aset kekayaannya demi menghindari pajak.
Sebaliknya, isi video justru membahas tentang pendapat Menko Polhukam Mahfud MD terkai kejanggalan transaksi keuangan Rafael Alun. Komentar itu disampaikan Mahfud berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael yang dikirim PPATK ke KPK sejak 2012.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatannya di DJP. Keputusan tegas ini dilakukan demi memudahkan proses pemeriksaan harta kekayaannya yang viral. Usai dicopot, Rafael Alun juga memutuskan mundur dari PNS.
KESIMPULAN
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Bareskrim Polri Digeruduk Massa, Tuntut Megawati Dipenjara, Benarkah?
-
5 'Kesaktian' Mario Dandy, Bawa Rubicon ke Kawasan Terlarang Bromo hingga Lewat Tol Tanpa Bayar
-
Anaknya Kejang-kejang Selama 2 Hari Akibat Aksi Sadis Mario Dandy, Ayah David: Akan Ada yang Membayar untuk Siksaan Itu!
-
INFOGRAFIS: Daftar Tunjangan Kinerja Pegawai dan LHKPN Pejabat DJP
-
Kelakuan Brutal Mario Dandy Aniaya dan Tendang Kepala David Ozora, Pakai Selebrasi 'SIU' Cristiano Ronaldo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden