Suara.com - Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan pencabutan visa warga negara Rusia-Ukraina. Adapun hal ini merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan para bule itu di Bali. Tercatat oleh Polda Bali 56 dari 171 pelanggar lalu lintas adalah warga Rusia dan warga Ukraina sebanyak 5 orang.
Para turis itu diketahui memakai pelat nomor palsu atau tak resmi. Koster menilai kedatangan mereka karena Rusia dan Ukraina tengah berkonflik, sehingga banyak warganya datang ke Bali untuk melindungi diri. Namun, ide pencabutan visa keduanya memicu pro dan kontra.
Gubernur Bali Ngotot Cabut Visa
I Wayan Koster pada Minggu (12/3/2023) mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Surat itu juga ditembuskan ke Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang hendak ke Bali.
"Saya sudah bersurat kepada Bapak Kemenkumham dengan tembusan kepada Menlu untuk mencabut Visa on Arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," katanya.
Namun, hingga Senin (13/3/2023), pihak Kementerian Luar Negeri menyebut belum bisa memutuskan pencabutan VoA atau visa saat kedatangan bagi warga negara Rusia dan Ukraina itu. Sebab, hal tersebut masih membutuhkan pembahasan dengan intsitusi-institusi lain.
Dubes Ukraina Tersinggung
Menanggapi usulan Gubernur Bali, Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengaku kecewa. Ia merasa tersinggung karena warga Ukraina disamakan dengan negara yang melakukan kejahatan.
"Pernyataan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Bali, Yang Terhormat Bapak I Wayan Koster, membuat saya sangat kecewa. Ini sangat menyinggung diri saya sendiri sebagai warga negara Ukraina. Sebab menyama-nyamakan warga Rusia dan Ukraina serta menyalahkan mereka dan lain-lain. Saya kira ini sangat menyakitkan," kata Vasyl dalam konferensi pers, Selasa (14/3/2023).
Baca Juga: Tiga Calo KTP Ditetapkan sebagai Tersangka: Kasus WNA Suriah dan Ukraina Kantongi KTP Denpasar
Dalam kesempatan yang dilakukan secara daring itu, Vasyl juga mengungkap bahwa orang Ukraina tidak seperti Rusia yang banyak tercatat melakukan kejahatan di Indonesia. Dikatakannya, hanya ada 8 warga Ukraina yang dideportasi dan lima lainnya dimasukkan ke penjara.
"Mereka bukan melakukan kejahatan besar. Mereka cuma memanipulasi uang dan lain-lain, bukan kejahatan serius seperti pembunuhan," ujarnya.
Oleh karenanya, Vasyl meminta data warga Ukraina di Bali kepada I Wayan Koster untuk mengetahui seberapa banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Terlebih sampai membuat visa kedatangannya diusulkan agar segera dicabut.
"Saya ingin melihat data statistiknya untuk memastikan warga Ukraina tak melakukan banyak kejahatan berarti sehingga tak bisa memperoleh Visa on Arrival," pinta Vasyl.
Tanggapan Jokowi
Saat ditanya soal bule Rusia-Ukraina yang melakukan pelanggaran di Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tertawa dan menjawab santai. Menurutnya, para turis itu hanya datang untuk wisata, bukan sebagai warga yang akan menetap di sana.
Berita Terkait
-
Tiga Calo KTP Ditetapkan sebagai Tersangka: Kasus WNA Suriah dan Ukraina Kantongi KTP Denpasar
-
Viral Turis Thailand Dikerubungi Penjual Keliling di Pantai Bali, Jago Nawar tapi Tak Bisa Menolak
-
Niatnya Liburan Malah Ngelawak, Turis Rusia Diusir Dari Bali
-
Stand Up Comedian Asal Rusia Diusir dari Indonesia karena Ngelawak di Bali
-
Turis di Bali Tak Setuju Bila Tak Boleh Sewa Motor Karena Naik Taksi Dianggap Mahal
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026