Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru-baru ini membahas 'ngerinya' korupsi di Indonesia. Ia bahkan blak-blakan menyinggung berbagai kasus korupsi yang marak terjadi di instansi.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk "Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan", yang digelar di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/03/2023).
Secara terang-terangan, Mahfud pun membongkar soal praktek "gila" korupsi yang merugikan masyarakat Indonesia. Ia pun tak segan menyebut instansi yang kini sedang terlibat kasus korupsi hingga restrukturisasi.
Beberapa poin penting dari cerita soal korupsi ini pun disampaikan oleh Mahfud MD.
Buka-bukaan soal korupsi di banyak instansi
Dalam membahas isu strategis ini, Mahfud pun mulai buka-bukaan soal kasus korupsi yang melibatkan banyak instansi, termasuk BUMN yang notabene dikelola oleh pemerintah. Ia juga Mahfud juga menyebut korupsi di berbagai sektor tersebut didasari oleh banyak hal.
"Sekarang kita noleh ke mana aja ada (kasus) korupsi. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda, asuransi ada kasus korupsi di asuransi, koperasi juga ada korupsi, semuanya ada korupsi." ungkap Mahfud.
Kenang ucapan Abraham Samad soal gaji rakyat Rp 20 juta
Di tengah-tengah pembahasan soal kasus korupsi, Mahfud pun mengenang sebuah ucapan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Baca Juga: Senada dengan Ariel, Aktivis Anti Korupsi Dukung Penahanan Tersangka SPI Unud
Ia menyebut bahwa setiap warga Indonesia bisa mendapatkan uang Rp 20 juta per bulan tanpa kerja, asalkan tidak ada korupsi di dunia pertambangan. Pernyataan itu sendiri memang pernah disebut Abraham tahun 2013 silam.
"Abraham Samad pernah bilang jika saja di dunia pertambangan Indonesia kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap warga negara Indonesia setiap bulannya bisa mendapat Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun," ucap Mahfud.
"Itu yang dikatakan oleh Abraham Samad, jejak digitalnya (ucapan Abraham soal gaji Rp 20 juta) masih ada. Saudara bisa bayangkan berapa besar korupsi yang terjadi di dunia pertambangan ini. Ini menjadi alasan mengapa kita perlu melakukan reformasi," lanjutnya.
Sindir industri tambang yang banyak 'backing' politik
Tak hanya itu, Mahfud pun ikut menyindir soal industri tambang Indonesia yang kini sudah disusupi unsur politik.
"Tata kelola di pertambangan mineral dibayang-bayangi perspektif politik. Kadang kala, permainan (praktik korupsi) itu pun juga di-backing politik," beber Mahfud.
Berita Terkait
-
Senada dengan Ariel, Aktivis Anti Korupsi Dukung Penahanan Tersangka SPI Unud
-
Kelakuan Nakal Eks Kades Lebak: Jual Tanah Desa Untuk Proyek Jalan Tol, Duitnya Buat Beli Mobil-Motor Hingga Perusahaan
-
KPK Gelar Rapat di Hotel Bintang 5, Firli Bahuri Klaim Demi Sokong Perekonomian Masyarakat
-
Mahfud MD: Pemilu Proses Mencari Pemimpin dan Wakil Rakyat yang Baik
-
KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan