Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, mengatakan, pihaknya menghormati wacana pembentukan koalisi besar. Namun, ia masih berpegang pada Koalisi Perubahan yang digagas NasDem dan PKS yang disebutnya kekinian sudah kuat.
"Saya kira hak dari seluruh partai-partai untuk berkoalisi, dan tentu kami menghormatinya, dan silakan saja kalau memang koalisi besar itu dibangun dan tentu kan punya kemandirian partai-partai," kata Herman ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
Namun, Herman mengatakan, menyatukan partai-partai menjadi koalisi besar bukan lah perkara yang mudah.
"Tentu kan punya kemandirian partai-partai dan saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan seluruh partai-partai dengan keinginan yang berbeda-beda. Kita lihat saja nanti lah," tuturnya.
Namun, ia mengatakan, Koalisi Perubahan yang kekinian sudah kuat. Terlebih karena koalisi tersebut dinilainya sudah memiliki bacapres.
"Yang pasti koalisi perubahan tiga partai sudah kuat dan calonnya sudah pasti, mudah-mudahan ke depan koalisi perubahan bisa memimpin negara lebih baik," ujarnya.
Herman juga merasa yakin jika pun nanti koalisi besar terbentuk tidak akan terjadi kekhawatiran soal polarisasi. Menurutnya, pada akhirnya koalisi yang ada hanya untuk Pemilu setelahnya mencair kembali.
"Saya kira enggak, kan biasa saja koalisi memang selalu dibangun setiap ada even pemilu kan semuanya juga melakukan koalisi. Nah kalau misalkan memang kemudian pada akhirnya koalisi harus berkontestasi juga pada akhirnya saya kira akan mencair kembali," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN di kantor pusat di Jakarta Selatan. Kenyataannya mereka yang hadir tidak semuanya.
Baca Juga: Bukan Buat Ganjar, Rencana Koalisi Besar yang Disiapkan Jokowi untuk Prabowo?
Tercatat hanya ada lima ketua umum parpol yang hadir, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Minus Dua Parpol
Artinya, Silaturahmi Ramadhan antarparpol koalisi pemerintahan ini minus dua parpol. Di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soeakrnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak ada di tempat acara.
"Mbak Mega dan Bang Surya lagi keluar negeri," timpal Zulhas menjawab tanda tanya kehadiran kedua ketum.
Melihat lima ketua umum yang hadir, dapat disebut ajang silaturahmi bareng presiden ini menjadi ajang kongko antara Jokowi dan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra-PKB).
Zulhas tidak menjawab spesifik saat ditanya peluang leburnya KIB dan KKIR menjadi satu. Ia sebatas menyampaikan kedua koalisi ingin bersama-sama dalam hal menciptakan Pemilu yang damai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?