Suara.com - Kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi kembali menuai kontroversi. Pasalnya, Jokowi diketahui kembali menerbitkan kebijakan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang berlaku mulai Rabu, 15 Maret 2023 lalu.
Hal ini pun menimbulkan banyak pro dan kontra, mengingat larangan ekspor pasir laut ini sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu atau masa pemerintahan Presiden Megawati akibat tergerusnya wilayah di berbagai daerah di Indonesia.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun menentang keras kebijakan ekspor lautnya. Menurut pemilik Susi Air ini, ekspor pasir laut ini dapat menyebabkan perubahan iklim secara drastis dan menyebabkan kerugian. Kecaman sekaligus kritik Susi ini pun disampaikannya melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti.
"Semoga keputusan (ekspor pasir laut) ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change (perubahan iklim) sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi.
Pertentangan pun juga muncul dari para nelayan yang notabene bergantung kehidupannya terhadap kondisi laut. Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan. Dani pun menyayangkan keputusan pemerintah ini karena terkesan sengaja untuk membuat komersialisasi di kehidupan laut.
"Kegiatan ini sebenarnya menutupi misi utama untuk komersialisasi laut berkedok pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui pengelolaan hasil sedimentasi," kata Dani dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (30/05/2023) lalu.
Dani pun mengungkap bahwa ekspor pasir laut ini bisa mengancam banyak aspek.
"Penambangan pasir laut ini bisa menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut serta pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan jelas tujuannya hanya untuk menguntungkan negara lain," tutup Dani.
Berbeda halnya dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun mendukung kegiatan ekspor pasir ini dan menjamin kegiatan tersebut tak merusak lingkungan.
Baca Juga: Beda Reaksi Parpol soal Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024
"Tidak dong (ekspor tidak merusak lingkungan). Karena semua sekarang ada GPSnya (global positioning system) untuk segala macam, kita pastikan tidak merusak lingkungan untuk pengerjaannya," ungkap Luhut saat ditemui wartawan di acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) di Jakarta pada Rabu (31/05/2023) hari ini.
Ia pun mengaku kegiatan ekspor ini dilakukan demi menjaga kesehatan laut.
"Jadi, kegiatan ekspor ini untuk kesehatan laut juga," lanjut Luhut.
Kebijakan kontroversial ini pun hingga kini masih berlaku meskipun dikecam oleh banyak pihak. Pemerintah pun sebelumnya mengaku sudah mengkaji kebijakan ini dan menganggap kegiatan ini dapat menguntungkan Indonesia.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Beda Reaksi Parpol soal Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024
-
Menteri ESDM Bela Jokowi Terkait Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Demi Keamanan Kapal
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Perintahkan Mahfud MD dan Sri Mulyani untuk Sita Harta Surya Paloh?
-
Cek Fakta: Mensos Risma Seret Nama Jokowi Dalam Kasus Korupsi Bansos, Benarkah?
-
Wow! Kereta Api Cepat Mengaspal di Purwakarta
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
"Ira Cape, Ira Nyerah," Isi Surat Mahasiswi Unpak yang Jatuh dari Lantai 3 Gegerkan Bogor
-
Usai Protes Pedagang dan Mediasi Gubernur DKI, Tarif Kios Pasar Pramuka Resmi Diturunkan
-
Hadiri Rakornas DTSEN Bareng Kemensos, Seskab Teddy Bawa Pesan Ini dari Presiden Prabowo
-
DPRD DKI Usul Kembangkan Transportasi Laut, Impikan Kepulauan Seribu Jadi Maldives-nya Jakarta
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!