Ketua MUI Indramayu, KH M Syatori turut mengecam Ponpes Al Zaytun usai pemimpinnya, Panji Gumilang menyebut bahwa Al Quran hanya karangan Nabi Muhammad. Ia lantas menyimpulkan bahwa ajaran di sana menyimpang dari syariat Islam.
Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak mengikuti pendidikan di ponpes tersebut. Syatori kemudian meminta pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebab, polemik yang terjadi di Al Zaytun menurutnya sangat meresahkan hingga membuat gaduh publik.
Habib Muhammad Rizieq Shihab turut buka suara soal kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Menurutnya, hal itu telah melenceng dari ajaran syariat Islam. Kritik ini ia sampaikan saat bertausyiah yang diunggah kanal Youtube IBTV pada Kamis (22/6/2023).
Habib Rizieq mengatakan bahwa Al Zaytun seharusnya dilarang di Indonesia. Sebab, di sana diajarkan untuk memiliki ijtihad berbeda dengan pemerintah, membiarkan santri laki-laki dan perempuan tercampur saat melakukan salat Jumat serta menyanyikan salam Yahudi.
"Yang dilarang mestinya pesantren yang mengajarkan salam yahudi. Yang mesti dilarang itu pesantren yang ngadain Jumat campur perempuan sama laki," kata Habib Rizieq.
Ia juga menyinggung soal Al Zaytun yang menggelar salat Jumat dengan menaruh kursi di shaf depan dan menaruh perempuan di bagian tersebut. Belum lagi, non muslim yang diperbolehkan salat bahkan di shaf paling depan. Habib lantas menyebut itu sebetulnya masjid atau gereja.
Habib Rizieq menambahkan, jika yang seharusnya dilarang oleh pemerintah adalah pesantren yang secara syariat dan kaidah bertentangan dengan ajaran Islam. Ia lantas mengaku heran mengapa pemerintah malah melarang eksistensi Front Pembela Islam (FPI).
Baca Juga: Hewan Kurban Tidak Disembelih di Ponpes Al Zaytun, Ternyata Begini Ajaran Nyeleneh Panji Gumilang
"Yang begini (ponpes bertentangan dengan Islam) mesti dilarang tidak? Perlu ditutup tidak? Harus ditutup tidak? Yang dibubarin (malah) FPI. Kacau...kacau...," sindir Habib Rizieq.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Hewan Kurban Tidak Disembelih di Ponpes Al Zaytun, Ternyata Begini Ajaran Nyeleneh Panji Gumilang
-
Ridwan Kamil Serahkan Laporan Tim Investigasi Ponpes Al Zaytun ke Menko Polhukam
-
Dugaan Penistaan Agama Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Begini Tanggapan Polri
-
Dugaan Penistaan Agama, FAPP Laporkan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang ke Polisi
-
Inilah Tiga Langkah yang Disiapkan Pemerintah Selesaikan Polemik Ponpes Al Zaytun
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa