Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dilaporkan terkait kasus penyebaran berita bohong atau hoaks buntut pernyataannya yang diduga menyebut Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Laporan tersebut dilayangkan sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung Jokowi ke Polresta Kendari pada Senin (15/8/2023).
Anggota Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung Jokowi, Adi Maliano menyebut laporannya telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/267/VIII/2023/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA.
Dalam laporannya Hashim dipersangkakan dengan Undangan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A Juncto Pasal 378 KUHP.
"Dengan laporan ini kami harap kedepannya agar nama Presiden Jokowi tidak dicatut dalam soal usung-mengusung capres. Biarkan Pak Jokowi menuntaskan masa kerja sampai di akhir periode," kata Adi kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Padahal, lanjut Adi, Jokowi telah menegaskan tidak ikut campur atau terlibat di balik dukungan partai-partai politik terhadap Prabowo.
"Pernyataan Hashim itu sudah dibantah oleh presiden dalam keterangan di Istana Negara," ujarnya.
Lantaran itu, Adi mendesak adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut untuk meminta maaf kepada Jokowi karena dianggap telah mencemari nama baiknya.
"Meminta Hashim Djojohadikusumo untuk tidak lagi mencatut dan berbohong dengan munggunakan nama presiden Republik Indonesia," katanya
Baca Juga: Geram Kakaknya Dituding Mau Dirikan Khilafah, Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Pembela Pancasila!
Dukung Prabowo
Pernyataan Hashim yang dipersoalkan ini sebelumnya disampaikan dalam acara pembekalan materi relawan Prabowo yang digelar secara daring, pada Kamis (10/8/2023) lalu.
Ketika itu Hashim mengatakan Partai Golkar mau mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 seizin dan restu dari Jokowi.
Hashim awalnya mengungkapkan jika dalam beberapa hari lalu ada pertemuan antara Partai Golkar dengan Gerindra. Golkar diwakili oleh Airlangga Hartarto, Lodewijk F Paulus, dan Dito Ganundito. Sementara Gerindra diwakili Prabowo, Ahmad Muzani dan dirinya.
"Ternyata mereka menyatakan mau mendukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu yang bisa saya katakan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN
-
WNA Jepang Diduga Eksploitasi Anak di Blok M, DPR: Seret Pelaku, Jangan Kasih Ampun