Suara.com - Sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang semakin memburuk jelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, akhirnya ditetapkan ketentuan bahwa sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta melaksanakan Work From Home (WFH). Ketentuan ini mulai berlaku pada hari ini, Senin (21/8/2023). Lantas, aturan WFH PNS Jakarta sampai kapan?
Sebelumnya, penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang telah mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan semua kementerian untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah (WFH). Kebijakan WFH pada kementerian ini diharapkan mampu mengurangi tingkat polusi udara di wilayah Jakarta yang belakangan ini semakin memburuk.
Aturan WFH PNS Jakarta Sampai Kapan
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah, WFH akan dilaksanakan selama dua bulan, tepatnya sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 mendatang.
Tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya, WFH tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung ke masyarakat. Hal ini telah dipastikan oleh Heru Budi Hartono, di mana pelayanan masyarakat seperti RSUD, puskesmas, satpol PP, dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dinas perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan akan tetap melayani.
Telah disebutkan di dalam SE bahwa ketentuan pelaksanaan tugas untuk jenis-jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat secara terus-menerus atau 24 jam.
Pada sifat pekerjaan itu juga akan berlaku mengenai ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan kepala perangkat daerah maupun biro masing-masing.
Lantas, seperti apa aturan WFH PNS Jakarta?
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2023, pelaksanaan WFH akan diberikan dengan batasan paling banyak 50 persen. Khusus pada KTT ASEAN, tanggal 5-7 Septermber 2023, WFH akan dilakukan maksimal 75 persen dan di kantor 25 persen.
Baca Juga: ASN Pemprov DKI WFH Mulai Hari Ini: Dilarang Pulkam, Ke Pasar Pun Tak Boleh
Batasan itu telah dihitung berdasarkan jumlah seluruh pegawai ASN pada unit, sub bidang, sub bagian, seksi, atau subkelompok di lingkungan perangkat daerah atau biro masing-masing.
Adapun para PNS yang menjalankan WFH harus bekerja selama jam kerja, yaitu dimulai pada pukul 07:30 sampai dengan 16:00 WIB. Setelah pelaksanaan selama dua bulan, maka nantinya Pemprov Jakarta akan melakukan evaluasi untuk mempertimbangkan kebijakan selanjutnya.
Sementara itu, kebijakan WFH bagi karyawan swasta bersifat imbauan saja. Yang artinya, perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan keputusan masing-masing.
Demikianlah informasi mengenai aturan WFH PNS Jakarta sampai kapan.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
ASN Pemprov DKI WFH Mulai Hari Ini: Dilarang Pulkam, Ke Pasar Pun Tak Boleh
-
Hendak Ditilang Gegara Tak Pakai Helm, Pemotor di Kepala Gading Kabur Tinggalkan Pacarnya
-
Jokowi Naikkan Gaji PNS 8%, Buruh Ikutan Tuntut Upah Naik 15%
-
ASN Mulai WFH, Bagaimana Tingkat Polusi di Jakarta Hari Ini?
-
6 Fakta KTT ASEAN 2023 Jakarta, PNS WFH hingga Pelajar Sekolah Bakal PJJ
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Ribuan Calon Jemaah Umrah Hanania Travel Gagal Berangkat, Negara Diminta Hadir Sesuai UU Terbaru!
-
Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Alarm Regresi Demokrasi, Menguatnya Kartelisasi Politik dan Ancaman Neo Otoritarianisme di Indonesia
-
Buron! Bareskrim Kejar Bos New Zone Medan, Diduga Jadi Bandar Narkoba di Kelab Malam Miliknya
-
Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Skandal Epstein Memanas! Pam Bondi Akui Ada Kesalahan, DPR AS Curiga Ada Fakta yang Ditutupi
-
Banten Media Hub 2026: Ikhtiar Strategi Komunitas Media Lokal Bertahan di Era Digital