Kasus di Kemnaker, KPK Usut Aliran Uang ke Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali, Reyna Usman dikonfirmasi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait anggaran pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Reyna Usman adalah salah satu tersangka korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemenaker. Dia diperiksa penyidik KPK pada 5 Oktober 2023 lalu.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai proses penganggaran dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (9/10/2023).

Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi soal aliran uang kepada Reyna Usman.

"Dugaan adanya aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke pihak terkait lainnya," ujar Ali.

Bersamaan dengan itu, penyidik juga memeriksa seorang PNS bernama Berry Komarudzaman.

"didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan jabatan saksi saat itu sebagai salah satu direktur yang ikutserta dalam proyek pengadaan pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker," kata Ali.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya membenarkan Reyna Usman sudah berstatus tersangka. Saat perkara tersebut diduga terjadi, Reyna menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kemnaker.

"Terkait di Kemnaker, di Kemnakertrans itu tempusnya Tahun 2012, salah satu tersangkanya adalah saudara RU (Reyna), memang waktu itu Dirjen di sana pada saat 2012," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 1 September 2023.

Baca Juga: Jadi Saksi Kunci Kasus Pemerasan Pimpinan KPK, Polda Metro Jaya Diminta Lindungi Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan

Dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2012, ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada periode 2009-2014.

"Kalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal di-search di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan," kata Asep.

Kasus korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.