Suara.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mengklaim bahwa sidang yang saat ini dijalani oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty bukan upaya untuk membungkam suara-suara kritis.
Hal itu diterangkan JPU ketika membacakan surat tuntutan atas terdakwa Haris Azhar di kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/11/2023).
"Sekali lagi kami tegaskan, persidangan ini bukanlah upaya untuk membungkam suara kritis. Khususnya dengan pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta pegiat antikorupsi di Papua," ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
Sebaliknya, JPU menjelaskan bahwa penuntutan yang dilakukan dalam persidangan justru untuk menangani perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut yang dilakukan oleh Haris dan Fatia Maulidiyanty.
"Tindakan penuntutan ini secara spesifik ditujukan untuk menangani perbuatan subjektif yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang telah mencemarkan kehormatan dan atau nama baik saksi korban, Luhut Binsar Pandjaitan," terang jaksa.
Tudingan Jaksa
Sebelumnya, JPU menuding Penasihat Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dari Tim Hukum Advokasi untuk Demokrasi telah menutupi niat jahat kliennya.
Dalam bagian pendahuluan surat tuntutannya, JPU menyayangkan kubu Haris-Fatia tidak memanfaatkan proses hukum di persidangan untuk menggali fakta.
JPU menilai Penasihat Hukum tidak kreatif dalam menyusun strategi untuk membela Haris dan Fatia.
Baca Juga: Pengacara Haris-Fatia Ajukan Bukti Tambahan Jelang Sidang Tuntutan, Jaksa Protes
"Berdasarkan rangkaian hukum yANG terungkap di ruang sidang pengadilan, tampak dari Tim Hukum Advokasi untuk demokrasi yg membela Haris Azhar dan Fatia Maulidiyantu tidak mampu dan tidak kreatif dalam menyusun strategi pembelaan," kata JPU di PN Jaktim saat membacakan surat tuntutan Haris Azhar.
Selain itu, JPU menyinggung mengenai teriakan-teriakan yang pernah disampaikan oleh pendukung Haris-Fatia selama proses persidangan berlangsung. Jaksa menilai kericuhan tersebut hanya dijadikan tameng oleh pengacara Haris-Fatia.
"Citra kesucian yang dipakai sebagai tameng Penasihat Huium dari Tim Advokasi untuk Demokrasi tampak terbongkar dengan sendirinya saat kericuhan demi kericuhan yang seolah mereka nikmati mulai ter-ekspose di ruang sidang perkara ini," jelas JPU.
Tak sampai di situ, JPU juga menuding pengacara Haris-Fatia sudah memaparkan fakta yang menyesatkan dan mencoba menutupi niat jahat dari kedua kliennya.
Dakwaan Haris dan Fatia
Dalam sidang sebelumnya, Haris dan Fatia didakwa oleh jaksa telah mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara
-
Geger WNA Israel Punya KTP Cianjur, Bupati Tegaskan 100 Persen Palsu: NIK Tak Terbaca Sistem