Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen untuk menciptakan sistem birokrasi kelas dunia pada 2024.
Sekretaris jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini ditegaskan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023.
Suhajar menegaskan, saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang dan 77 persen di antaranya berada di daerah. Untuk itu, ASN dinilai mempunyai kendali yang penting pada sistem manajemen pemerintahan.
"Lalu, kenapa kita harus dengan birokrasi, karena memang yang mengendalikan manajemen pemerintahan ini kita yang 4 juta ini, pegawai kita lebih kurang 4 juta sekarang ini, saking banyak angkanya karena berubah setiap hari, dan di mana pegawai terbanyak ini, di bawah kendali rekan-rekan di daerah, 77 persen," kata Suhajar di Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Bali, Selasa (5/12/2023).
Suhajar juga menuturkan, ASN mempunyai tugas-tugas yang sangat penting dalam membangun birokrasi di Indonesia. Tugas ASN di antaranya membuat Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melihat peran itu, dirinya berpendapat hampir 70 persen masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia berada di tangan ASN.
"Nah, betapa strategisnya 4 juta ASN tadi yang 77 persen ada di daerah, karena itu saya menyampaikan masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia hampir 70 persen berada di tangan Bapak/Ibu di daerah," ujarnya.
Suhajar melanjutkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, di masa depan birokrasi di Indonesia harus bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi. Birokrasi juga harus membuat kehidupan masyarakat menjadi mudah, murah, cepat, dan sederhana. Untuk mencapai itu semua, langkah awal yang wajib dilakukan adalah melakukan perbaikan di sistem organisasi dan totalitas dalam bekerja.
"Lalu yang harus kita perbaiki, satu adalah organisasinya, yang kedua orangnya, karena itu menjadi pegawai negeri ini haruslah benar mencintai profesi pegawai negeri," imbuhnya.
Sejalan dengan arahan Presiden, tambah Suhajar, Mendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terus menekankan tiga hal penting dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia. Hal itu di antaranya pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan investasi.
Baca Juga: Ini Sejumlah Daerah yang Inflasi dan Harga Komoditasnya Tinggi, Kemendagri Beri Atensi Khusus
"Lalu agar ini menjadi mudah, menjadi efektif, dia harus di-connecting-kan dengan kondisi dunia hari ini, dunia hari ini adalah di mana gelombang keempat revolusi industri yang disebut dengan revolusi industri digital berbasis internet," pungkasnya.
Berita Terkait
-
ASN Dilarang Keras Ikut Kampanye, Kok Kantor Kemendag Malah Buat Joget Kader PAN?
-
Inflasi November 2,86%, Mendagri Imbau Daerah Tetap Waspada
-
Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Awasi Harga Cabai Merah
-
Kominfo Peringatkan ASN Jika Tak Netral di Pemilu 2024, Bakal Ada Sanksi!
-
Anies Minta ASN Berani Lawan Perintah Atasan yang Tak Netral dalam Pemilu 2024
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut