Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen untuk menciptakan sistem birokrasi kelas dunia pada 2024.
Sekretaris jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini ditegaskan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023.
Suhajar menegaskan, saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang dan 77 persen di antaranya berada di daerah. Untuk itu, ASN dinilai mempunyai kendali yang penting pada sistem manajemen pemerintahan.
"Lalu, kenapa kita harus dengan birokrasi, karena memang yang mengendalikan manajemen pemerintahan ini kita yang 4 juta ini, pegawai kita lebih kurang 4 juta sekarang ini, saking banyak angkanya karena berubah setiap hari, dan di mana pegawai terbanyak ini, di bawah kendali rekan-rekan di daerah, 77 persen," kata Suhajar di Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Bali, Selasa (5/12/2023).
Suhajar juga menuturkan, ASN mempunyai tugas-tugas yang sangat penting dalam membangun birokrasi di Indonesia. Tugas ASN di antaranya membuat Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melihat peran itu, dirinya berpendapat hampir 70 persen masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia berada di tangan ASN.
"Nah, betapa strategisnya 4 juta ASN tadi yang 77 persen ada di daerah, karena itu saya menyampaikan masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia hampir 70 persen berada di tangan Bapak/Ibu di daerah," ujarnya.
Suhajar melanjutkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, di masa depan birokrasi di Indonesia harus bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi. Birokrasi juga harus membuat kehidupan masyarakat menjadi mudah, murah, cepat, dan sederhana. Untuk mencapai itu semua, langkah awal yang wajib dilakukan adalah melakukan perbaikan di sistem organisasi dan totalitas dalam bekerja.
"Lalu yang harus kita perbaiki, satu adalah organisasinya, yang kedua orangnya, karena itu menjadi pegawai negeri ini haruslah benar mencintai profesi pegawai negeri," imbuhnya.
Sejalan dengan arahan Presiden, tambah Suhajar, Mendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terus menekankan tiga hal penting dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia. Hal itu di antaranya pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan investasi.
Baca Juga: Ini Sejumlah Daerah yang Inflasi dan Harga Komoditasnya Tinggi, Kemendagri Beri Atensi Khusus
"Lalu agar ini menjadi mudah, menjadi efektif, dia harus di-connecting-kan dengan kondisi dunia hari ini, dunia hari ini adalah di mana gelombang keempat revolusi industri yang disebut dengan revolusi industri digital berbasis internet," pungkasnya.
Berita Terkait
-
ASN Dilarang Keras Ikut Kampanye, Kok Kantor Kemendag Malah Buat Joget Kader PAN?
-
Inflasi November 2,86%, Mendagri Imbau Daerah Tetap Waspada
-
Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Awasi Harga Cabai Merah
-
Kominfo Peringatkan ASN Jika Tak Netral di Pemilu 2024, Bakal Ada Sanksi!
-
Anies Minta ASN Berani Lawan Perintah Atasan yang Tak Netral dalam Pemilu 2024
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal