Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan Indonesia perlu naik level ke pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang transformatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital.
Berdasarkan data yang dilihat, Budiman mengungkapkan masih banyak sekali komponen HAM yang belum sepenuhnya tercapai.
"Sehingga diperlukan ide HAM transformatif yang cocok sekali dengan penyampaian visi misi Prabowo-Gibran," kata Budiman kepada wartawan menjelang debat perdana capres, Selasa (12/12/2023).
Budiman menyampaikan, sejumlah HAM di era digital tersebut, di antaranya mencakup hak atas ruang fisik dan digital, hak terhadap infrastruktur digital, hak atas data, dan hak atas pendidikan dan komunitas.
Ia memaparkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2022 yang menunjukkan masih ada 73 juta jiwa dan lebih dari 100.000 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet.
"Hal ini juga menjadi perhatian utama paslon nomor 2. Contohnya, kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sektor digital, termasuk membangun infrastruktur digital secara merata sampai ke desa-desa. Tidak ada desa yang tidak terakses internet. Ini sesuai dengan Asta Cita 3 di Poin 26 di Visi Misi Prabowo Gibran," tutur Budiman.
Budiman menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memperbaiki nilai kebebasan sipil dan implementasi HAM.
Bahkan, lanjut dia, Indonesia terpilih menjadi salah satu member kounsil PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait.
"Ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam komitemennya, dalam menjalankan amanat nasional dan Internasional," ujar Budiman.
Baca Juga: Setara Institut: Rapor Indeks HAM Kepemimpinan Jokowi Merah!
Namun prestasi Indonesia yang sangat baik ini, lanjut Budiman, bisa menjadi tantangan bila Indonesia tidak bisa melangkah dari catatan-catatan masa lalu.
"Pembahasan HAM di Indonesia ini identik dengan hak asasi dalam berpendapat. Isu-isu seperti ini sering diputar kemudian menjadi komoditas politik yang senantiasa diputar. Padahal tantangan di depan mata, perihal Hak Asasi Digital misalnya, juga harus kita siapkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
-
Ngeri Tapi Nagih! Ini Lho Alasan Psikologis Kenapa Kita Doyan Banget Nonton Film Horor
-
Daftar 46 Taipan yang Disebut Borong Patriot Bond Danantara, Mulai Salim, Boy Thohir hingga Aguan
-
Pilih Gabung Klub Antah Berantah, Persis Solo Kena Tipu Eks Gelandang Persib?
Terkini
-
Komisi XIII DPR Minta Negara Lindungi 11 Warga Adat Maba Sangaji dari Dugaan Kriminalisasi Tambang
-
Menteri PPPA Kecam Pelecehan Seksual di Bekasi:Dalih Agama Tak Bisa Jadi Pembenaran
-
Modus Licik Kasus Pagar Laut: Kades Arsin dkk Didakwa Jual Laut usai 'Disulap' Daratan Fiktif!
-
Babak Baru Korupsi Chromebook: Kejagung Mulai 'Korek' Azwar Anas dalam Proses Lelang di LKPP
-
Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara
-
Misteri Mi Goreng Lembek! Fakta di Balik Keracunan MBG Massal Siswa SDN 01 Gedong Terungkap
-
Pemda Didukung Mendagri untuk Sukseskan Implementasi PSEL
-
Ilham Habibie Ungkap KPK Akan Kembalikan Mobil Mercedes Benz Ayahnya yang Disita dari Ridwan Kamil
-
Menu MBG Bermasalah? 20 Siswa SDN 01 Gedong Jaktim Diduga Keracunan Usai Santap Mi Goreng
-
Kematian Diplomat Arya Daru: DPR Desak Investigasi Independen dan Ekshumasi