Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan Indonesia perlu naik level ke pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang transformatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital.
Berdasarkan data yang dilihat, Budiman mengungkapkan masih banyak sekali komponen HAM yang belum sepenuhnya tercapai.
"Sehingga diperlukan ide HAM transformatif yang cocok sekali dengan penyampaian visi misi Prabowo-Gibran," kata Budiman kepada wartawan menjelang debat perdana capres, Selasa (12/12/2023).
Budiman menyampaikan, sejumlah HAM di era digital tersebut, di antaranya mencakup hak atas ruang fisik dan digital, hak terhadap infrastruktur digital, hak atas data, dan hak atas pendidikan dan komunitas.
Ia memaparkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2022 yang menunjukkan masih ada 73 juta jiwa dan lebih dari 100.000 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet.
"Hal ini juga menjadi perhatian utama paslon nomor 2. Contohnya, kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sektor digital, termasuk membangun infrastruktur digital secara merata sampai ke desa-desa. Tidak ada desa yang tidak terakses internet. Ini sesuai dengan Asta Cita 3 di Poin 26 di Visi Misi Prabowo Gibran," tutur Budiman.
Budiman menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memperbaiki nilai kebebasan sipil dan implementasi HAM.
Bahkan, lanjut dia, Indonesia terpilih menjadi salah satu member kounsil PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait.
"Ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam komitemennya, dalam menjalankan amanat nasional dan Internasional," ujar Budiman.
Baca Juga: Setara Institut: Rapor Indeks HAM Kepemimpinan Jokowi Merah!
Namun prestasi Indonesia yang sangat baik ini, lanjut Budiman, bisa menjadi tantangan bila Indonesia tidak bisa melangkah dari catatan-catatan masa lalu.
"Pembahasan HAM di Indonesia ini identik dengan hak asasi dalam berpendapat. Isu-isu seperti ini sering diputar kemudian menjadi komoditas politik yang senantiasa diputar. Padahal tantangan di depan mata, perihal Hak Asasi Digital misalnya, juga harus kita siapkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Tak Sembarang Orang Bisa Beli, Begini Alur Distribusi Narkoba 'VIP Only' di B Fashion Hotel
-
Nasib Ahmad Syahri Merokok dan Main Game Saat Rapat, Terancam Dipecat dari DPRD Jember?
-
Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Begal, Kombes Iman: Kami Siap Beraksi 24 Jam!
-
Kepulauan Seribu Diserbu Wisatawan Saat Liburan, Polres Sebar Polisi di Tiap Dermaga
-
Kedubes Jepang Warning Warganya: Nekat Prostitusi Anak di RI, Siap-siap Dibui di Dua Negara
-
Polisi Ciduk Komplotan Jambret di Tamansari, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Buat Pesta Sabu
-
Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!
-
Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel