Suara.com - Lembaga survei Indikator merilis hasil jajak pendapat mengenai kepercayaan publik (public trust) terhadap berbagai instansi penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan memperoleh angka tertinggi.
Dalam survei Indikator, jika dibandingkan antarlembaga penegak hukum, kejaksaan menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan 76,2 persen. Lalu, Polri 75,3 persen serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 70,3 persen.
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, berpandangan, tingginya kepercayaan publik terhadap kejaksaan tidak semata-mata kinerja dalam penanganan suatu perkara hukum. Namun, ketegasan menindak oknum jajarannya yang menyimpang.
"Ini saya kira, trust ke depan (terbangun karena tegas terhadap oknum internal) yang harus dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, tidak ada ampun kepada internal SDM (sumber daya manusia) yang melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran," ujar Hibnu kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, hal ini terjadi lantaran publik melihat aparat tidak menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum (qual before the law) dalam menindak oknum internal yang melakukan pelanggaran.
"Masyarakat itu (akan menilai) penangan yang tidak equal. Ketika penangan ke luar itu optimal, tapi juga penangan-penanganan SDM internal juga harus betul-betul firm," jelasnya.
"Sehingga, tidak ada keraguan dalam suatu penangan perkara, betul-betul zero tolerance," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Hibnu membandingkan kinerja masing-masing lembaga penegak hukum ketika menangani perkara yang berkaitan dengan internal masing-masing. KPK disebutnya cenderung lamban dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik pegawainya atau pimpinannya.
"Polisi kadang-kadang hanya dicopot. Tapi, kejaksaan, baru ada dugaan (jajarannya melakukan pelanggaran), langsung ambil (sikap tegas)," pungkasnya.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Tangkap 138 Buronan Sepanjang 2023, Siapa Saja Mereka?
Survei Indikator itu dilaksanakan pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 dengan melibatkan 4.560 responden, yang ditentukan secara stratified random sampling. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Dikonfirmasi soal Suap Eks Bupati Kukar ke Eks Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Irit Bicara Tinggalkan KPK
-
Peranan Terduga Pelaku Pungli Rutan KPK: Ada 'Lurah' sebagai Koordinator
-
Dugaan Sementara Korupsi Pengadaan APD Covid di Kemenkes Rugikan Negara Rp 625 Miliar
-
Laporan MUI Soal This Is Not Middle East yang Diucapkan Senator Arya Werdakarna Dilimpahkan ke Polda Bali
-
Kasus Akuisisi Pertamina Rugikan Negara Rp870 Miliar Masuk Tahap Penyelidikan di KPK
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T
-
Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum
-
Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus
-
Kemenag Sudah Cairkan Insentif Tahap II untuk Guru PAI Non ASN dan Non Sertifikasi