Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto merasa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu adalah sebuah kekeliruan.
Menurutnya, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan harus bersikap netral, serupa dengan pegawai pemerintahan dan aparat penegak hukum.
"Saya kira kita harus katakan itu sangat miss leading yang luar biasa. Sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelenggara negara itu harus netral," kata Sugeng di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024) malam.
"Aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral bahkan kepala desa harus netral," lanjutnya.
Sugeng lalu mempertanyakan komitmen Jokowi mengenai presiden atau menteri boleh berkampanye tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara.
Ia merasa heran, untuk mengukur atau menghitung sejauh mana presiden dan menteri memakai fasilitas negara sewaktu berkampanye.
Baca Juga: Video Jokowi Jalan Kaki Gegara Ban Bocor Ternyata Hoaks, Begini Kata Pihak Istana
"Lantas kalau dikatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara? Atau sebaliknya atau dibalik, bahwa hari hari ini presiden melakukan kunjungan ke Jawa Tengah akhir-akhir ini. Itu luar biasa selayaknya kampanye," ucap Sugeng.
Meski begitu, Sugeng sendiri tetap berharap presiden mau bersikap netral dan menjalankan etika moral dalam politik.
Ucapan Jokowi
Berita Terkait
-
Video Jokowi Jalan Kaki Gegara Ban Bocor Ternyata Hoaks, Begini Kata Pihak Istana
-
Gibran Diremehkan, Gus Kautsar Cerita Dulu Jokowi Alami Hal Sama: Kurus, Mesam Mesem
-
TKN Bela Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Dan Berpihak: Undang-undang Jauh Di Atas Etika
-
Presiden Jokowi Dinilai Tak Langgar Hukum dan Etika Terkait Pernyataan Keberpihakan dan Kampanye Pemilu
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah